JAKARTA (Independensi.com)
Pakar hukum pidana Profesor Romli Atmasasmita menegaskan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Asuransi Jiwasraya yang diduga merugikan negara sebesar Rp13,7 triliun dan kini sedang disidik pihak Kejaksaan Agung harus dibongkar habis.
Selain itu, tegas Romli, pihak Direksi Jiwasraya maupun
pihak-pihak lain yang diduga mendapat keuntungan dari kasus tersebut harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum agar ada efek jera.
“Kenapa harus dibongkar tuntas? Karena satu-satunya kejahatan yang selama ini kurang terdeteksi adalah tindak kejahatan asuransi,” ucap Romli kepada Independensi.com akhir pekan lalu.
Kejahatan asuransi pun, tutur Romli, bisa dikatakan lebih jahat dari korupsi, mengingat orang menaruh uangnya untuk mendapatkan jaminan di masa hidupnya atau di masa tuanya.
“Tetapi ini uangnya dihabiskan dan digandakan, atau bahasa kita diinvestasikan. Tetapi returnnya bagaimana. Kasihan dong. Saya prihatin sekali,” katanya.
Romli juga menilai munculnya kasus Jiwasraya tidak lepas dari tidak berperannya Satuan Pengawas Internal (SPI) dari perusahaan dan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Seperti juga dalam kasus PT Asabri, OJK juga tidak bekerja tuh. Alasannya pihak OJK tidak punya kewenangan terhadap Asabri. Aneh juga bagi saya,” kata Guru Besar Universitas Padjajaran ini.
Terkait dugaan keterlibatan pihak OJK di kasus Jiwasraya, dia menyebutkan semua itu tergantung temuan kejaksaan selaku penyidik. “Wallahu A’lam. Karena penyidikan kan kita tidak tahu.”
Dibagian lain dia meminta kepada Presiden Jokowi atau pemerintah agar perusahaan asuransi negara dikurangi yaitu cukup satu. “Kalaupun Holding bagus seperti usul Erick Thohir (Menteri BUMN). Cuma pengawasannya bagaimana.”
Selain itu, kata Romli, yang perlu diperhatikan saat ini adalah nasib nasabah Jiwasraya. “Pemerintah katanya mau bayar. Saya pikir itu nomor satu. Tapi soal uangnya darimana, terserah pemerintah yang tanggung-jawab.”
Dia pun menyebutkan dari kasus Jiwasraya, masyarakat dan pemerintah mendapat pelajaran bahwa ini cermin dari ketidakberesan manajemen pada umumnya.
Sementara terkait penyitaan terhadap aset-aset para tersangka, Romli menilai tindakan Kejaksaan Agung sudah tepat dalam rangka pemulihan keuangan negara.(muj)