Desakan itu disampaikan, Ketua Komisi lV DPRD Gresik Mohammad setelah mendapatkan laporan tentang adanya penghapusan bantuan keluarga miskin yang jumlahnya mencapai puluhan ribu.
“Penghapusan data keluarga miskin yang biasanya mendapat bantuan dari pemerintah itu, sangat dikeluhkan oleh mereka yang selama ini menerima,” katanya, Selasa (28/1).
“Mereka (keluarga miskin, red) menanyakan kenapa tiba-tiba dicoret dari data penerima bantuan PKH, yang selama ini didapatkannya. Padahal, mereka mengaku masih sangat membutuhkan bantuan itu. Untuk menunjang kondisi perekonomian mereka,” ujarnya.
Terhadap persoalan ini, lanjut Mohammad Komisi IV DPRD Gresik mensinyalir penghapusan data PKH itu. Akibat Dinsos Gresik tidak mampu menyerap anggaran yang sudah ada, sehingga pemerintah pusat menganggap Gresik sudah tidak membutuhkan.
“Mestinya Dinsos koperaktif, apalagi fakta dilapangan selama PKH dilaksanakan masih banyak yang membutuhkan. Tidak bisa Dinsos lepas tangan terkait persoalan ini, harus punya solusi,” tukasnya.
“Kami juga curiga jika selama ini penyaluran bantuan PKH, tidak tepat sasaran sehingga dihapus. Jika itu benar, maka solusinya Dinsos harus melakukan pendataan ulang dan survey langsung kelapangan. Agar mengetahui kondisi riil, bahwa apakah penyularannya selama ini sidah tepat sasaran,” tandasnya.
“Tujuan PKH sebenarnya sangat baik, sebab mengurangi dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Sehingga, paling tidak akan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam hal peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya. (Mor)