Ilustrasi. PGN di Indonesia Timur. (Ist)

PGN Diingatkan Tak Diskriminatif Terhadap Indonesia Timur

Loading

JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Barends meminta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menjelaskan progress pengembangan virtual pipeline atau penyaluran gas tidak melalui pipa.

Virtual Pipeline adalah kebijakan PGN untuk menyalurkan gas di wilayah Indonesia bagian timur.

Mercy meminta PGN menjelaskan hal itu setelah melihat rencana kerja pengembangan jaringan gas (jargas) PGN yang justru sama sekali tidak menjangkau Indonesia Timur.

Hal itu dikatakan Mercy dalam RDP Komisi VII dengan Direktur Utama (Dirut) PGN beserta jajarannya di Kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

“Ini sangat menyedihkan. Sebagian besar LNG itu berasal dari Indonesia Timur, dari Tangguh dan sekitarnya. Lalu pada 2025-2027, Blok Masela juga hadir,” tegas Mercy.

Mercy melanjutkan, sangat miris bagi masyarakat Indonesia Timur ketika gas yang dihasilkan dari daerah mereka justru untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia Barat dan Tengah.

Semua infrastruktur gas, lanjut Mercy, hanya dibangun  di bagian Barat. Wilayah yang  sudah banyak infrastruktur justru terus dibangun sampai dengan Jargas.

“Sementara kami di Indonesia Timur hanya kebagian jadi daerah penghasil, kami seperti menjadi lost option activity,” ujar Mercy, yang berasal dari Dapil Maluku ini.

Padahal, lanjut Mercy, jika pengembangan virtual Pipeline ini berjalan baik kemungkinan besar konversi energi bisa dilakukan. Seluruh listrik di pulau-pulau kecil tak perlu lagi memakai Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), karena sudah bisa menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas ( PLTMG) atau floating storage gas.

Mercy menginginkan seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati energi gas murah tanpa diskriminasi karena wilayah geografis. Dia juga mengatakan seharusnya pemikiran para pejabat di perusahaan BUMN energi dan Kementerian ESDM tidak dibatasi oleh segmentasi geografis.

“Kami tidak meminta untuk berada di Indonesia Timur. Oleh sebab itu kami berharap kebijakan-kebijakan yang ada terhindarkan dari diskriminasi dalam akses dan ketersediaan sumber-sumber energi murah,” ujarnya.