JAKARTA (Independensi.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan agar segera menyiapkan stimulus untuk dunia pariwisata dalam menghadapi Virus Corona atau Covid-19.
”Saya tadi pagi telah bertemu dengan Menteri Keuangan. Kemungkinan, ini masih kita hitung bersama-sama sore hari ini, untuk memberikan diskon atau insentif bagi wisman (wisatawan mancanegara), yaitu 30 persen dari tarif riil, tapi nanti kita putuskan,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Peningkatan Peringkat Pariwisata Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Senin (17/2).
Kepala Negara menyampaikan bahwa kemungkinan nanti diberikan waktu selama 3 bulan ke depan untuk destinasi-destinasi wisata mana yang akan mendapatkan stimulus dimaksud.
”Termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus (wisatawan nusantara), yang bisa nanti kita berikan juga minus 30 persen. Dan mungkin bisa saja untuk travel bironya diberi diskon yang lebih, misalnya 50 persen,” ujar Presiden.
Dengan demikian, menurut Presiden, nantinya betul-betul menggairahkan dunia wisata karena memang sekarang baru menghadapi masalah karena virus corona.
Sebelumnya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (11/2), Presiden juga menyampaikan kepada kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggaran-anggaran yang ada seawal mungkin agar menjadi sebuah pengungkit bagi meredupnya ekonomi global sebagai dampak adanya Virus Corona.
Turut hadir dalam agenda ratas tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno Marsudi, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menaker Ida Fauziah, Mendag Agus Suparmanto, Menteri Parekraf Wishnutama, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menkumham Yasonna Laoly, Menkop UKM Teten Masduki, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, serta para eselon satu di lingkungan lembaga kepresidenan.