GRESIK (Independensi.com) – Dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik Jawa Timur dengan DPRD setempat, yang berlangsung di Ruang Graita Eka Praja Kantor Bupati Gresik, Senin (17/2). Diputuskan, upaya normalisasi Kali Lamong akan dilakukan pada tahun ini juga.
Keputusan itu, diambil Bupati Gresik Sambari Halim Radianto bersama Wakil Bupati (Wabup) Gresik Mohammad Qosim beserta para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kami putuskan rencana ini, setelah kita berkoordinasi dengan Ketua DPRD, Fandi Ahmad Yani dan anggota dewan lainnya yang berada di Komisi yang membidangi persoalan tersebut. Akhirnya menyepakati keputusan bahwa normalisasi Kali Lamongharus segera dimulai dan dilaksanakan tahun 2020 ini juga,” tegas Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.
“Kami segera tentukan titik tertentu, yang harus dibangun atau diprioritaskan untuk pelaksanaanya. Jangan sampai nanti dana kembali dalam bentuk silfa, karena salah menentukan,” katanya.
“Makanya saya butuh kepastian kepada Pemerintah pusat tentang normalisasi Kali Lamong ini, ada berapa meter yang harus dilebarkan dan berapa meter yang harus didalamkan,” ujarnya.
Di tambahkan Sambari, dalam pelaksanaannya pihaknya tidak ingin gegabah dalam menetukan titik yang akan dinormalisasi. Sebab, jika salah justeru persoalan banjir Kali Lamong tidak terselesaikan.
“Kami akan lakukan perencanaan normalisasi, sesuai arahan pusat maupun pihak berwenang terhadap masalah Kali Lamong ini. Untuk itu, kami sudah menyiapkan lahan, bahkan kami sudah menyiapkan data sejak lama. Tapi belum ada data Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP),” tuturnya.
“Prinsipnya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Gresik, sudah punya data konkrit tentang Kali Lamong. Namun, masih butuh disempurnakan agar lebih valid,” ungkapnya.
“Total luas lahan ada 149 hektar, yang kami siapkan untuk normalisasi Kali Lamong ini. Tim Larap pun, sudah siap untuk mendata kembali titik-titiknya yang tersebar mulai dari wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme hingga Kecamatan Kebomas,” urainya.
“Untuk gambaran harga ganti atas lahan, diserahkan aprasial namun belum ada titik temu. Ini yang akan terus diselesaikan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku,” tukasnya.
Total panjang Kali Lamong lanjut Sambari, adalah 103 kilometer dan yang melintasi wilayah Gresik 50,7 kilometer. “Kali Lamong yang melintasi Kabupaten Gresik, berada diwilayah Kecamatan Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme dan Kebomas.
“Untuk mensukseskan pelaksanaannya nanti juga di sesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019. Bahkan, sudah ada kesanggupan dari Asosisiasi Kepala Desa (AKD) yang daerahnya ada aliran Kali Lamong ini untuk mendukung dalam pelaksanaan normalisasi Kali Lamong ini,” tandasnya.
“Semua Kretek Desa tanah yang melintasi Kali Lamong sudah dikumpulkan oleh Kades. Karena, semua hal yang mendukung pelaksanaannya sudah siap. Kita bertekad tahun ini juga direalisasikan,” cetusnya.
“Study Larap pada Bulan September-Oktober 2020 dan Pada Nopember-Desember 2020, akan dilaksanakan pembebasan tanah. Kami berharap, pembebasan itu bisa dilaksanakan dengan dana sharing 25 persen Pemkab Gresik, 35 persen Pemprov Jawa Timur dan 40 persen Pemerintah Pusat,” imbaunya.
Selain study Larap, pada tahun 2020 kami juga akan membangun tanggul Kali Lamong antara Desa Jono sampai Desa Tambakberas yang kurang lebih sepanjang 1 km. Dengan anggaran sekitar Rp. 15,52 miliar. Namun, dalam hal ini Pemkab Gresik hanya menyiapkan tanahnya saja,” ucapnya.
Sementara, Ketua DPRD Gresik Fandi Ahmad Yani pihaknya siap membantu langkah Pemkab Gresik untuk menganggarkan dana yang dibutuhkan. “DPRD siap membantu dan berharap agar pada tahun 2020 ini ada langkah konkrit terkait progress normalisasi Kali Lamong,” katanya.
“Tolong dikerjakan yang mana yang harus didahulukan, tentunya yang sesuai tehnis. Untuk pekerjaan tahun 2021 pada RKPD tahun ini akan kita bahas. Namun, kami juga berharap pertemuan ini tak hanya sekali ini saja. Agar bisa membahas langkah selanjut, terutama terkait lahan. Mana lahan yang dibutuhkan dan harus dibebaskan lebih dulu,” pungkasnya. (Mor)