JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Keureuto untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pembangunan bendungan merupakan bagian dari rencana induk (master plan) pengendalian banjir di Kabupaten Aceh Utara sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga di hilir.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perubahan iklim menjadi tantangan dalam pengelolaan SDA di Indonesia. Pergeseran dan perubahan masa musim hujan dan kemarau, perubahan temperatur, cuaca, serta pola hujan cenderung durasinya lebih pendek namun dengan intensitas yang tinggi sehingga kerap mengakibatkan banjir. “Untuk itu kita memerlukan banyak bendungan agar risiko banjir dapat dikurangi secara signifikan” kata Menteri Basuki.
Bendungan Keureuto membendung Sungai Krueng Keureuto yang memiliki 6 anak sungai sebagai penyebab utama banjir pada daerah hilir. Dengan kapasitas tampung 215 juta/m3 memiliki manfaat utama untuk mereduksi banjir yang kerap menggenangi wilayah di Lhoksukon sebagai Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara. Pada konstruksi bendungan ini juga disediakan tampungan khusus banjir sebesar 30,50 juta m3 yang mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun sehingga total mereduksi banjir seluas 1.225,53 m3/detik.
Bendungan ini dibangun sejak tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp 1,7 triliun. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap melalui tiga paket dengan masing-masing kontraktor, PT. Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk paket 2, PT. Hutama Karya-Perapen paket 3. Saat ini progres konstruksi bendungan telah mencapai 68 % dan ditargetkan selesai akhir 2020.
Selain sebagai infrastruktur pengendalian banjir, bendungan ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,50 m3/detik, menyuplai air irigasi seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi D.I Pasee Kanan seluas 6.677 hektar. Kehadiran bendungan juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar (PLTA) sebesar 6,34 MW.
Bendungan Keureuto merupakan salah satu dari 49 bendungan baru yang dibangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air dalam periode 2015-2019 sebagai upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh. Peningkatan jaringan irigasi juga dilakukan Kementerian PUPR dengan membangun 3 Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Aceh yakni DI Lhok Guci di Kabupaten Aceh Barat, DI Jambo Aye Kanan di Kabupaten Aceh Utara dan Timur, dan DI Rajui di Kabupaten Pidie.
Pembangunan DI Lhok Guci telah mulai dikerjakan secara bertahap sejak 2017 dengan total biaya sebesar Rp 2,7 triliun. Saat ini progres pengerjaannya mencapai 53,5 % dan ditargetkan selesai 2024. Keberadaan DI Lhok Guci akan berpotensi menyuplai air irigasi lahan pertanian di Aceh Barat seluas 12.700 hektar.
Untuk DI Jambo Aye Kanan mulai dibangun pada 2017 dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 384,3 miliar yang bersumber dari APBN. Progres pembangunannya mencapai 70,10 % dan ditargetkan selesai 2023 untuk memenuhi kebutuhan air irigasi seluas 3.028 hektar. Sementara untuk pembangunan DI Rajui tahap 1 telah selesai pada 2019 dengan anggaran sebesar Rp 101,4 miliar. Jaringan irigasi Rajui akan mampu memenuhi kebutuhan irigasi pertanian di Kabupaten Pidie seluas 1.000 hektar. (wst)