JAKARTA (Independensi.com) – Pengelola Blok Masela diminta untuk terbuka mengenai rencana pengembangan Blok Masela. Masyarakat Maluku perlu mengetahui manfaat dari keberadaan gas Masela.
Blok Masela harus membawa dampak nyata bagi Maluku. Pengelola tidak pernah melakukan sosialisasi secara luas mengenai perkembangan pekerjaan di Blok Masela.
“Pengelolaan Blok Masela harus sama-sama untung untuk semua pihak. Pengalaman dimana-mana, pemilik sumber daya alam justru menjadi penonton di atas kekayaannya sendiri. Itu tidak boleh terjadi di Blok Masela. Kita dari awal mengingatkan untuk memastikan hak yang adil bagi Maluku,” tegas Andi Zakarias, Aktivis Maluku di Jakarta, yang menjadi peserta diskusi pemuda dan mahasiswa Maluku di Jakarta, Rabu (11/3).
Dia mengatakan, sampai sekarang tidak banyak yang tahu perkembangan Blok Masela, karena tidak disosialisasikan secara baik. Misalnya, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sudah ada, tetapi tidak jelas siapa yang mengerjakan Amdal itu. “Kami dengar Amdal sudah disosialisasikan. Universitas mana yang kerjakan? Kami cek tidak ada institusi perguruan tinggi di Maluku yang terlibat. Amdal ini sangat penting, karena Maluku yang menanggung dampak lingkungan, bukan investor,” tegas Zakarias.
Menurutnya, pengelola harus dari awal memastikan bersikap adil dalam pengelolaan Blok Masela, sehingga Maluku benar-benar merasakan manfaat kekayaan alam Maluku.
“Jangan sampai kekayaan diambil, tapi masyarakat dijadikan penonton. Tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Untuk Maluku tidak cukup participating interest (PI) atau CSR, katanya, karena hal itu tidak adil. “Kita ingin ada industri di Maluku yang mengelola gas sebelum dikirim. Hal seperti ini yang memberikan manfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Alumni Unpatti Ambon, Viona Pattiiha, mengatakan, pengelola wajib bersikap terbuka, sehingga anak muda Maluku memiliki informasi yang memadai untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Viona mengingatkan, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan gas Blok Masela dikelola di darat, sehingga pengelola harus menaati kebijakan itu.
“Tidak boleh gas dikelola darat, tapi kondensat dan sebagainya langsung dikirim dari laut. Jangan ada pikiran itu, karena semua harus pegang komitmen,” katanya.
Dia meminta, sebagian gas Blok Masela di kelola di Maluku, sehingga memberikan dampak bagi ekonomi rakyat. Begitu jugas, jangan gas dikirim ke luar, kemudian kita mengimpor produk dari gas.
“Itu sama dengan jual pisang untuk membeli pisang goreng. Olah gas di Maluku, kemudian kirim atau jual produk akhir ke luar Maluku. Itu yang benar,” ujarnya.
Irfan Wakano juga mempertanyakan sikap pengelola, misalnya, ketika teken MoU penjualan, sama sekali tidak melibatkan pimpinan di Maluku. “Kalau itu urusan bisnis, perlu juga ada orang Maluku, sehingga tahu apa yang terjadi. Ada pimpinan yang bisa diajak,” katanya.
Dia mengatakan, Blok Masela ini salah satu harapan agar Maluku keluar dari kemiskinan. Untuk itu, tidak boleh, kekayaan alam diambil, tetapi masyarakat tetap miskin. “Kita hanya minta pengelola Blok Masela terbuka, adil dan memberikan kesempatan kepada anak Maluku,” tuturnya.
Sementara itu, Zen Lelangwayang, lulusan Unpatti Ambon, mengatakan, pengalaman dalam pengelolaan minyak di Bula, Seram Bagian Timur, sudah cukup menjadi pelajaran penting. Minyak diambil dari Bula, tetapi tidak memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Untuk itu, baik pengelola, pemerintah daerah, pusat harus memberikan perhatian terhadap penyiapan SDM, sehingga anak Maluku tdaik menjadi penonton dan dibiarkan miskin,” tegasnya.
Mahasiswa asal Seram Bagian Timur, Salim Rumakefing, mengatakan, minyak dari Bula diambil sejak tahun 1920-an, tapi masyarakat tidak merasakan apapun dari keberadaan minyak di Bula. Masyarakat hanya menjadi penonton dari pompo minyak ada di Bula.
“Saya kira, pengalaman Bula ini tidak boleh lagi terulang di Masela. Minyak Bula diambil setiap hari, tapi untuk biaya sekolah anak dari Bula sangat susah. Mari kita jadikan Bula sebagai pengalaman dan sejak dini kita memastikan Blok Masela tdaik dikelola seperti itu,” tuturnya.
Dalam diskusi terbatas itu, mahasiswa dan pemuda sepakat untuk memberikan perhatian yang lebih serius mengenai keberadaan Blok Masela, sehingga Maluku tidak dirugikan atau merasakan manfaat yang setimpal dari keberadaan Blok Masela. Apalagi, selain Blok Masela, masih ada sekitar 20-an blok gas di wilayah Maluku.
Blok Masela semula mau dikelola dengan kilang terapung di laut. Namun, system itu mendapat penolakan keras dari seluruh masyarakat Maluku. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memutuskan gas Blok Masela dikelola di darat pada tahun 2016. Keputusan ini mendapat sambutan luas di Maluku ketika itu. (eff)