JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk mendukung keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah Pandemi Virus COVID-19. Hal tersebut merupakan tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam Ratas tentang Program Mitigasi Dampak COVID-19 Terhadap UMKM agar memberikan peluang bagi sektor UMKM untuk tetap berproduksi sebagai upaya mitigasi dampak Pandemi COVID-19.
“Saya meminta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” pesan Presiden Jokowi melalui telekonferensi, kemarin (Rabu 15/4).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan langkah Kementerian PUPR dalam memberikan peluang sektor UMKM untuk berproduksi melalui penyediaan fasilitas ruang usaha di Rest Area Jalan Tol, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta Pembangunan/Rehabilitasi Pasar.
Penyediaan fasilitas UMKM pada rest area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dilaksanakan di sepanjang Jalan Tol di Pulau Jawa (46 Tipe A, 23 TIP Tipe B, dan 26 TIP Tipe C) dan Jalan Tol Trans Sumatera (31 TIP), termasuk upaya mengembangkan TIP yang terhubung dengan kegiatan ekonomi di sekitar jalan tol. Salah satu contoh di rest area KM 429 B ruas Semarang-Solo, dimana 11 tenant merupakan UMK kuliner dengan brand dan produk lokal yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia.
Menteri Basuki mengatakan penyediaan ruang usaha pada TIP diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar serta mendekatkan dunia usaha (UMKM) dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner.
Penyediaan fasilitas UMKM juga diberikan melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi di kawasan PLBN seperti pembangunan kios/lapak pasar pada 7 PLBN yang telah dibangun yakni PLBN Entikong, Aruk, Badau di Kalimantan Barat. Kemudian Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur serta Skouw di Papua.
Sebagai contoh, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada periode 2019-2020 mengalokasikan anggaran Rp 117,5 miliar untuk melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana penujang (Zona Sub Inti) PLBN Skouw, termasuk pembangunan area komersial dan pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Saat ini seluruh progres fisik Zona Sub Inti mencapai 80,45%.
Dukungan UMKM lainnya adalah pembangunan pasar dan fasilitas Creative Hub sebagai sarana mempromosikan produk-produk UMKM kepada turis domestik maupun mancanegara di 5 KSPN yang tengah dikembangkan Pemerintah yakni KSPN Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado–Likupang. Ruang promosi UMKM salah satunya berada di destinasi wisata Puncak Waringin di kawasan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok, menjaga ketahanan UMKM, dan menjamin distribusi logistik dan bahan pokok, Kementerian PUPR juga melakukan percepatan pembangunan 21 pasar yang tersebar di Indonesia. Pada tahun 2019-2020, anggaran pembangunan pasar tersebut dialokasikan sebesar Rp 1,7 triliun. (wst)