DEPOK (Independensi.com) – Perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibeberapa daerah seharusnya didahului evaluasi agar perpanjangan bisa segera memperbaiki kegagalan penurunan angka pasien positif Corona. Perpanjangan membutuhkan langkah kongkrit yang nyata, jangan mengulangi kesalahan. Demikian Roy Pangharapan, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok kepada Pers, Selasa (28/4).
Ia memberi contoh di Depok. Cara-cara yang dilakukan pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan PSBB selama ini terbukti tidak berdampak pada penurunan angka pasien positif Corona. karena ketidak seriusan Pemerintah Kota Depok untuk menekan angka pasien positif.
“Coba lihat mangapa dalam PSBB justru angka pasien positif dan lainnya terus meningkat? Apakah Pemerintah Kota Depok tahu akar masalahnya dan bisa mengatasinya? Jangan cuma bisa nyalah-nyalahin rakyat tidak disiplin. Dalam keadaan darurat begini rakyat gak bisa disalahkan karena ada pemerintah yang memimpinnya,” tegasnya.
Seperti di ketahui pada saat PSBB 14 hari pertama di Depok, terdapat 134 pasien positif Corona, 671 OTG, 2.403 ODP dan 757 PDP. Memasuki perpanjangan PSBB, menjadi 225 pasien positif Corona, 951 OTG, 2.791 ODP dan 1.054 PDP.
“Kebanyakan pemerintah hanya mampu menyalahkan ketidak disiplinan masyarakat, namun tidak mampu mengetahui penyebab dan jalan keluarnya. Dari awal DKR dan Pemerintah pusat sudah mendesak agar Pemerintah Kota Depok segera mendirikan dapur umum dan rumah karantina. Namun karena ini tidak pernah dilakukan, maka masyarakat terpaksa kembali keluar rumah lagi untuk cari makan. Gak akan ada keluarga yang mau diam di dalam rumah kalau kelaparan apalagi harus bayar kontrakan bulanan,” kata Roy Pangharapan.
Dengan dapur umum di setiap kelurahan kata Roy, maka memastikan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan tidak takut kelaparan. tambah. Sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah dan menyebabkan penularan dan peningkatan angka positif Corona.
DKR dan Pemerintah Pusat juga berkali-kali meminta agar pemerintah Kota Depok mengadakan rumah karantina disetiap kelurahan, untuk memisahkan antara yang sakit dari yang sehat dengan melakukan screening massal serempak seperti yang diperintahkan Presiden Jokowi.
“Saya heran kenapa Pemerintah Kota Depok tidak mau melakukan semua itu? Apa sih sulitnya mendirikan dapur umum dan rumah karantina di 63 kelurahan pada 11 kecamatan? Toh ada APBD Depok tahun 2020 yang berjumlah kurang lebih Rp3 triliun sangat cukuplah,” kata Roy Pangharapan.
Untuk screening massal serempak pada 2,4 juta penduduk Depok menurutnya bisa menyisir pada kelurahan yang sudah zona merah dan memisahkan ODP, PDP dan positif dari yang sehat. Sediakan rumah karantina agar ketiga katagori di atas bisa dikarantina dari keluarga dan masyarakat untuk menahan penyebaran dan penularan.
“Namun kalau Pemerintah setempat masih tidak serius dan tidak mampu melakukan semua itu, maka angka-angka akan meningkat terus karena gagal memutuskan rantai penularan dan PSBB mubajir. Tapi ini semua memang membutuhkan pemimpin yang cerdas, bukan hanya mencari kesalahan orang lain,” tegas Roy Pangharapan.