JAKARTA (Independensi.com) – Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) konstruksi yang andal dan terampil serta menjalankan visi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kualitas SDM, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembekalan dan sertifikasi pada para pekerja bangunan. Salah satunya pekerja bangunan yang mengerjakan program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas Borobudur Jawa Tengah.
“Peran tukang sebagai bagian dari tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat penting. Tukang di lapangan juga menentukan kualitas bangunan. Sertifikat itu adalah standarisasi kompetensi tenaga kerja, baik itu tukang ahli, madya maupun terampil. Sertifikat keterampilan harus dipunyai tukang untuk bersaing dengan pekerja dari negara-negara lain,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.
Dikatakan Menteri Basuki saat ini jumlah SDM konstruksi yang bersertifikasi relatif sedikit, baik tenaga kerja konstruksi ahli, madya maupun terampil mendekati 1 juta orang dari 8,3 juta pekerja. Untuk itu, secara bertahap program sertifikasi kompetensi tenaga konstruksi terus dilakukan untuk memenuhi target yang dicanangkan yakni 10 kali lipat dari rata-rata capaian tahunan program sertifikasi dari 2015-2018, sebanyak 50.000 orang.
Pembekalan dan sertifikasi ini diikuti oleh 170 pekerja bangunan yang rencananya akan membangun 87 unit rumah Sarhunta di KSPN Borobudur yang tersebar di tujuh desa yakni Desa Ngadiharjo, Desa Karangrejo, Desa Tuksongo, Desa Kembanglimus, Desa Wanurejo, Borobudur dan Kelurahan Mendut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Jawa III Direktorat Perumahan bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya selama tiga hari pada akhir Juni 2020.
Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pembekalan kepada pekerja bangunan untuk melaksanakan tugas di lapangan dan terus menjaga kesehatan. Sebab pembangunan Sarhunta KSPN Borobudur akan dimulai pada Juli 2020 di mana Pandemi COVID-19 belum selesai. Selain itu, sertifikasi ini berguna untuk mengecek kelayakan dan kemampuan pekerja bangunan yang akan bekerja membangun Sarhunta di lokasi KSPN dan memiliki kompetensi kerja yang sesuai standar kerja serta mendapatkan pengakuan kompetensi kerja.
“Pekerja bangunan yang akan melakukan pekerjaan Sarhunta ini berasal dari daerah tempat KSPN itu berada. Jadi kami juga ingin agar pekerja bangunan dapat bekerja membangun daerahnya. Kami harap pembangunan Sarhunta KSPN ini selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Program Sarhunta KSPN ini menargetkan sejumlah hunian yang akan difasilitasi pembangunan dan peningkatan kualitas terhadap aspek hunian layak sebagai pendukung kegiatan pariwisata,” tutur Khalawi.
Program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 2.750 unit rumah tidak layak huni agar bisa menjadi homestay. Desain Sarhunta harus mencerminkan adat daerah setempat. Desain dapat dimodifikasi menjadi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menginap di hunian tersebut.
Program Sarhunta dilaksanakan di KSPN Danau Toba Sumatera Utara sebanyak 1.000 unit, KSPN Borobudur Jawa Tengah 350 unit, KSPN Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) 500 unit, KSPN Labuan Bajo 600 unit dan KSPN Manado – Likupang Sulawesi Utara 300 unit. Total anggaran program ini sebesar Rp 429,23 miliar. (wst)