JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan bahwa sektor perumahan harus memiliki peranan besar dalam mendukung mitigasi dampak ekonomi dari Pandemi COVID-19. Efek berganda (multiplier effect) yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur perumahan diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor lain sehingga memberikan daya ungkit untuk percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Sektor properti dapat menjadi salah satu leading sector, karena memiliki multiplier effect yang besar dalam menggerakan lebih dari 140 industri ikutan, seperti material bahan bangunan, genteng, semen, paku, besi, kayu, dan lainnya, sehingga akan mempengaruhi produktivitas masyarakat kita,” kata Menteri Basuki.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan beberapa strategi telah dilaksanakan Kementerian PUPR dalam mendukung PEN diantaranya percepatan penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT) dengan target 100 % pada September 2020.
“Kementerian PUPR sangat mendorong agar masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, salah satunya melalui program BSPS. Saat ini progres BSPS sudah mencapai 64,23% dan ditargetkan selesai 100% pada September mendatang,” ujar Khalawi.
Pada Tahun Anggaran 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk BSPS senilai Rp 4,7 triliun dari total anggaran PKT sebesar Rp 11,3 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membedah 220.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 579 lokasi. Program BSPS ini diperkirakan dapat menyerap sebanyak 244.170 orang tenaga kerja.
Penyelesaian Program Sejuta Rumah tahun 2020 juga terus didorong dengan capaian hingga 24 Agustus 2020 sebanyak 264.457 unit rumah. Jumlah tersebut terdiri dari 212.743 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 51.714 unit rumah non MBR.
“Selama Pandemi COVID-19 memang ada stagnan di angka 200 ribu, tetapi kami tetap optimis dan berusaha agar capaian pembangunan Program Sejuta Rumah meningkat sekurangnya 75% dari target, mengingat proses pembangunan rumah di lapangan terus berjalan,” tutur Khalawi.
Pada tahun 2020, Kementerian PUPR membentuk organisasi setingkat balai yakni Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) di 19 Provinsi untuk mengganti Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT). Keberadaan Balai tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Sejuta Rumah di Indonesia.
Khalawi menjelaskan, tugas BP2P adalah melaksanakan pembangunan perumahan serta koordinasi penyediaan lahan dan pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan utilitas umum. Selain itu fungsinya adalah penyusunan program dan anggaran, serta perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan pengawasan dan pengendalian teknis, termasuk pemantauan dan evaluasi.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Eko D Heripoerwanto menambahkan pemulihan ekonomi di bidang perumahan juga dilaksanakan melalui percepatan penyaluran program pembiayaan rumah bersubsidi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), hingga Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Terhitung hingga Rabu (19/8/2020), dana pembiayaan FLPP tahun 2020 yang telah disalurkan sebanyak 84.080 unit senilai Rp 8,54 triliun. Sehingga total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 – 2020 sebanyak 739.682 unit senilai Rp 52,91 triliun.
Sementara Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengatakan dukungan pemulihan ekonomi nasional juga didorong melalui pemanfaatan produk rakyat (UMK) dan dukungan pengembangan kawasan industri seperti pembangunan rumah susun bagi pekerja di kawasan industri Batang dan Subang.
“Produk-produk litbang Kementerian PUPR rata-rata berbasis UMKM, ini yang tengah didorong Bapak Menteri. Misalnya pada pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Nilai manfaat yang diterima setiap individu sangat besar, dalam hitungan kasar saja untuk 1 rumah dengan type 36 butuh 138 panel, sementara 1 panel pekerjanya bisa Rp 11.000 dan pekerja dalam membuat 1 panel minimal 3 orang,” tutur Arief. (wst)