LABUAN BAJO (Indepenndensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi destinasi wisata skala internasional. Labuan Bajo tidak hanya menyuguhkan keindahan pariwisata bahari dengan pemandangan gugusan pulau-pulau kecil di sekitarnya, namun juga memiliki destinasi seperti Puncak Waringin, Goa Batu Cermin, kawasan Wei Cicu, Waterfront Marina, dan Bukit Pramuka yang tak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo sebesar Rp 1,3 triliun atau lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp 83,2 miliar.
“Kementerian PUPR sudah membuat program terpadu untuk pengembangan KSPN Labuan Bajo dari seluruh sektor mulai peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan,” kata Menteri Basuki saat mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan di Labuan Bajo pada Kamis-Jumat (10-11/9/2020).
Dari besaran anggaran tersebut, Menteri Basuki menyampaikan anggaran tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur Labuan Bajo akan terserap 100% hingga akhir tahun ini. Target penyerapan anggaran sejalan dengan rencana penyelesaian pembangunan fisik infrastruktur KSPN Labuan Bajo pada Desember 2020
Anggaran sebesar Rp 1,3 triliun digunakan untuk penataan kawasan sejumlah destinasi pariwisata melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar Rp 646,3 miliar diantaranya Kawasan Puncak Waringin Rp 18,2 miliar dengan progres 50,68%, pengembangan kawasan Goa Batu Cermin sebesar Rp 27,5 miliar dengan progres 40%, dan Pulau Rinca meliputi pembangunan dermaga sebesar Rp 47 miliar dan fasilitas penunjang wisata sebesar Rp 50 miliar.
“Beberapa pekerjaan yang baru mulai adalah penataan kawasan Marina sudah ada kontraknya. Kemudian Pulau Rinca baru mulai dan sudah ada UPL/UPK (Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan),” tutur Menteri Basuki.
Untuk mendukung jaringan jalan Labuan Bajo, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga juga melakukan penanganan ruas jalan dalam kota, penataan trotoar dan drainase (pedestrian), perbaikan geometrik jalan, pelebaran dan preservasi serta pembangunan jalan baru. Anggaran pengerjaannya untuk tahun ini sebesar Rp 420,1 miliar diantaranya peningkatan jalan, trotoar, dan drainase Jalan Soekarno Atas sepanjang 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah sepanjang 2,01 km, Jalan Simpang Pede sepanjang 4,51 km, dan peningkatan jalan kawasan pariwisata Waecicu sepanjang 4 km. Rata-rata progres fisik peningkatan jalan dan jembatan di Labuan Bajo mencapai 60%.
Di Bidang Sumber Daya Air, anggaran dukungan infrastruktur Labuan Bajo tahun 2020 sebesar Rp 67,7 miliar diantaranya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengaman Pantai Lohbuaya di Pulau Rica. “Kita juga melakukan penambahan kapasitas untuk air minum sebanyak 50 liter per detik, sekarang baru 40 liter per detik ditambah 2×25 liter per detik dari Bendung Way Misu,” tutur Menteri Basuki.
Selanjunya di Bidang Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 174,5 diantaranya digunakan untuk peningkatan kualitas rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 4.100 unit.
Kementerian PUPR melibatkan Arsitek Nusantara Yori Antar untuk penataan Labuan Bajo yang juga terlibat dalam pembenahan kawasan pariwisata Danau Toba, Sumut. “Pengembangan kawasan wisata tidak cukup dengan konsultan teknik, namun juga perlu melibatkan arsitek agar infrastruktur yang dibangun tidak kaku, sehingga perlu diperhalus melalui arsitektur,” ujar Menteri Basuki.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, Wagub NTT Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula, dan Direktur Utama Badan Pelaksana Otoritas Pariwisata Labuan Bajo Flores Shana Fatina.
Kemudian Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTT Herman Tobo, Kepala Balai Jalan Nasional (BPJN) X NTT Kupang Muktar Napitupulu, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II NTT Agus Sosiawan, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S, Politisi Nusyirwan Soejono, dan Arsitektur Nusantara Yori Antar. (wst)