JAKARTA (IndependensI.com) – Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 sebaiknya ditunda. Hal ini seiring terus meningkatnya penularan Covid 19 di Indonesia yang kian memprihatinkan. Pelaksanaan pilkada dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru, terlebih sejumlah pejabat KPU pusat terkonfirmasi positif.
“Idealnya tuh ditunda yah karena secara data epidemologis kita tidak dalam posisi aman dalam melakukan Pilkada dalam prevalensi yang tinggi seperti saat ini di mana tes positivity rate Indonesia selalu di atas 15 persen yang artinya tiga kali lipat lebih dari yang disarankan WHO,” katanya seperti dilansir Okezone, Minggu (20/9/2020).
Menurut Dicky, kondisi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain seperti Sri Lanka, Korea Selatan yang juga melaksanakan pilkada di tengah pandemi. Kedua negara tersebut tidak menunjukkan angka yang mengkhawatirkan seperti Indonesia.
“Mereka itu kondisinya terkendali di mana tes positivity rate-nya di bawah 5 persen, layanan kesehatannya jauh lebih baik dari Indonesia, jadi saran saya ditunda,” bebernya.
Lebih jauh Dicky mengungkapkan, jika pilkada tetap harus dilaksanakan jangan sampai justru mengabaikan protokol seperti menggelar kampanye kumpul-kumpul.
“Untuk meminimalisirnya jika dipaksakan ada, ya harus tidak ada yang namanya melibatkan kegiatan orang berkumpul, penggalangan masa, samapai ke tipe dari pencoblosannya juga dilakukan di rumah-rumah didatangi, dan strategi lainnya menurut kearifan lokal masing-masing,” tandasnya.