JAKARTA (IndependensI.com) – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua, lebih cenderung menggunakan gaya kepemimpinan Soeharto.
“Kalau saya lihat satu tahun terakhir ini setidaknya bahwa Pak Jokowi lebih mengadopsi gaya kepemimpinan Pak Harto dibanding Soekarno dan Habibie,” kata pria yang juga menjabat Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia), dalam diskusi virtual, Selasa (20/10/2020).
Ray menyebut, ada enam ciri yang menunjukkan Jokowi mengadopsi gaya kepemimpinan Soeharto. Pertama, memprioritaskan investasi dan infrastruktur.
“Pak Jokowi itu berpikir sekali investasi, investasi, investasi. Kalau lima tahun sebelumnya infrastruktur. Jadi di zaman Pak Harto istilah investasi dan infrastruktur itu ya pembangunan,” jelasnya.
Kedua, mengakumulasi kekuasaan pada satu tangan. Ciri ini ditunjukkan Jokowi dengan merangkul nyaris seluruh partai politik di parlemen.
Ketiga, menggunakan aparat untuk membungkam kelompok yang dianggap menebar kebencian atau hoaks. “Makanya kita lihat sekarang polisi begitu aktif untuk memanggil, memeriksa mereka yang istilahnya menyebarkan hoaks, kebencian, itu soal redaksi saja. Kalau bahasa Orde Baru mengganggu stabilitas, mengganggu keamanan, kedaulatan negara,” ucap Ray.
Keempat, menarik investasi dari luar dengan cara mengeksploitasi sumber daya negara, baik alam dan manusia. Ciri ini ditunjukkan Jokowi dengan menyusun Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
Dalam Omnibus Law, lingkungan dan sumber daya alam dieksploitasi untuk meningkatkan perekonomian nasional. Ke lima, tidak terlalu peduli pada gerakan anti korupsi.
“Saya kira sejak Jokowi menyetujui revisi UU KPK oleh DPR dan sejauh kita tahu efektivitas pemberantasan korupsi di tangan KPK makin melemah. Kita bisa lihat pemberantasan korupsi di zaman Jokowi tidak mengalami perubahan signifikan,” sambungnya.
Keenam, merajalelanya dinasti politik atau rendahnya etika politik. Ini ditandai dengan masuknya putra dan menantu Jokowi dalam kontestasi Pilkada 2020.
“Sekarang dinasti politik merajalela. Bahkan dipraktikkan sendiri oleh Pak Jokowi dengan membiarkan anak beliau di Solo mencalonkan diri dan menantu beliau di Medan ikut mencalonkan diri juga. Begitu juga terjadi di era Soeharto kekuasan yang hanya mungkin bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki ikatan darah,” katanya mengakhiri.