JAKARTA (IndependensI.com) – Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, sikap yang Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang menurunkan baliho pimpinan FPI Rizieq Shihab, tidak mewakili sikap TNI secara keseluruhan.
“Jangan membawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Jangan seolah semua TNI. Ini perlu saya ingatkan,” kata Gatot dalam konferensi pers Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Kamis (26/11/2020).
Gatot mengatakan, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Sebab, FPI juga Rizieq merupakan warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. FPI pun bukan organisasi yang dilarang negara. Sehingga tidak ada alasan TNI memusuhi FPI.
“Apapun keputusannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya, FPI maupun habib Rizieq mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum,” ujar Presidium KAMI ini.
Gatot mengatakan, TNI memang bisa terlibat dalam urusan sipil sebagai pelibatan pasukan non-perang. TNI bisa membantu Polri dan Pemerintah Daerah.
Terkait penurunan baliho, Gatot mengatakan, Pangdam Jaya mengikuti perintah atasan, baik Panglima TNI maupun Presiden. Kalau memang tidak dibenarkan pasti ada teguran dari atasan.
Namun, Gatot memperingatkan bahwa dalam membantu tugas sipil, TNI dilarang untuk menggunakan alutsista. Kendaraan taktis tidak boleh digunakan seperti saat menurunkan baliho, atau iring-iringan di markas FPI, Petamburan.
“Alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil bukan darurat militer,” jelas Gatot.