JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Kejaksaan RI tetap berkomitmen melakukan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Kejaksaan, kata dia, merupakan aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.
“Kemajuan kongkret dalam upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu perlu segera terlihat,” tegasnya dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020, Senin (14/12/2020).
Jokowi mengingatkan, Kejaksaan harus memperkuat kerja sama dengan lembaga yang bisa melaksanakan kajian, penelitian, investigasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu. Termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
“Kerja sama dengan pihak terkait terutama dengan Komnas HAM perlu untuk diefektifkan,” katanya.
Tak hanya menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi meminta Kejaksaan melakukan deteksi dini terhadap berbagai kemungkinan kejahatan. Kejaksaan harus menjadi bagian untuk menangkal kejahatan terhadap keamanan negara.
“Seperti terorisme, pencucian uang dan perdagangan orang. Serta kejahatan lain yang berdampak pada perekonomian negara,” sambungnya.
Sebelumnya, Jokowi meminta Kejaksaan melakukan pembenahan baik dari sisi internal maupun eksternal. Dia mengingatkan, Kejaksaan harus memastikan bersih dari praktik korupsi.
“Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus bersih, Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang , yang berintegritas,” tegasnya.
Jokowi mengatakan pengawasan dan penegakan disiplin di internal Kejaksaan harus terus diperkuat. Rekrutmen dan promosi jaksa juga harus dilakukan secara meritokratis dan transparan. Tahapan rekrutmen dan promosi jaksa perlu mempertimbangkan aspek kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Integritas jaksa, wawasan kebangsaan serta kesiapan menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang harus diutamakan. Oleh sebab itu, kapasitas SDM Kejaksaan yang relevan dengan revolusi 4.0 juga harus diberikan prioritas. Harus diprioritaskan,” pesannya.