JAKARTA (IndependensI.com) – DPR meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembukaan sekolah tatap muka yang akan dilakukan pada Januari 2021. Komisi X selaku komisi yang menangani soal pendidikan menyebut masifnya kasus harian positif covid-19 dalam seminggu terakhir mencemaskan banyak kalangan.
“Dalam beberapa hari terakhir ini, kami menerima banyak sekali masukkan dari orang tua murid yang khawatir jika sekolah jadi dibuka kembali bulan depan. Mereka khawatir dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terkendali,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Kamis (24/12/2020).
Dia melanjutkan, pembukaan sekolah memang solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi Covid-19. Namun kian meningkatnya jumlah kasus harian positif Covid-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit, maka rencana pembukaan sekolah lebih baik ditunda terlebih dahulu.
“Akhir bulan ini tren peningkatan kasus Covid terus terjadi. Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun,” katanya.
Huda mengungkapkan kasus Covid-19 di kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia. Jika rata-rata kasus Covid-19 anak-anak dunia mencapai 8%, di Indonesia kasus Covid-19 mencapai hingga 11%.
“Tingkat kematian anak akibat Covid-19 sama dengan tingkat kematian kasus covid-19 pada usia 18-30 tahun dengan rerata 0,7%. Fakta ini menunjukkan bahwa risiko Covid-19 pada anak hampir sama dengan risiko Covid-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra,” katanya.
Dia mengakui jika di daerah-daerah desakan agar sekolah dibuka cukup kencang disuarakan orang tua siswa. Kendati demikian Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah.
“Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kendati demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti,” katanya.
Politikus PKB ini berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem PJJ.
“Kemendikbud juga bisa mendorong Dinas-Dinas Pendidikan di daerah untuk mengalakkan program kunjungan guru, atau pengadaan walkie talkie untuk sekolah-sekolah yang tak terjangkau sinyal internet,” pungkasnya.