JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, transformasi digital bakal sulit dilaksanakan apabila sebagian wilayah Indonesia belum terkoneksi dengan layanan internet. Menurutnya, tanpa dukungan internet, daerah terluar terdepan dan tertinggal (3T) akan semakin tertinggal.
“Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau sebagain Indonesia belum terkoneksi dengan layanan internet, karena mereka akan semakin tertinggal,” ujar Sri Mulyani, Jakarta, Senin (5/4/2021).
Sri Mulyani melanjutkan, untuk mendukung ketersediaan internet di daerah Kementerian Keuangan memberikan dukungan fiskal. Salah satunya melalui dukungan APBN sebesar Rp17 triliun dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp9 triliun.
“APBN tahun 2021 ini untuk belanja Kementerian Lembaga sebesar Rp17 triliun dan TKDD Rp9 triliun itu merupakan satu bagian mendukung rencana 5 tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet,” jelasnya.
Dia mengatakan, pemerintah membelanjakan hampir Rp17 triliun untuk mendukung ketersedian internet hingga 2024. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong penyediaan ketersediaan internet di 9133 desa di wilayah 3T.
“Ini tujuannya agar 9.113 desa yang di wilayah 3T itu bisa kemudian terkoneksi intenet. 93.900 sekolah dan pesenteren bisa masuk jaringan internet, 3.700 puskemas yang belum terkoneksi internet bisa terkoneksi, kemudian 6.000 polsek dan koramil, dan 47.900 desa dan kecamatan,” paparnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, ketersediaan internet melalui dukungan fiskal ini kemudian akan menciptakan transformasi keadilan. Sebab, internet tak lagi hanya dinikmati di kota-kota besar.
“Itu inti dari transformasi berkeadilan yaitu transformasi digital apabila belanja di bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun. Itu butuh anggaran belanja sangar besar baik belanja melalui Kementerian Lembaga hingga TKDD,” jelasnya.