JAKARTA (Independensi.com) – Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo bersama dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun melakukan peninjauan ke 4 venue utama Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua pada hari Kamis, (17/6/2021).
Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengungkapkan bahwa 4 venue utama PON XX sudah diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sehingga pengelolaan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pemprov Papua. Wempi berharap Pemprov Papua sudah menyiapkan SDM untuk mengelola 4 venue tersebut dan bekerja lebih keras selama 2-3 bulan ke depan untuk mempersiapkan penyelanggaraan PON Papua pada bulan Oktober 2021.
“Pengelolaan venue lebih baik bila melibatkan juga para pemuda Papua yang memiliki potensi dan kapasibilitas tinggi, karena mereka adalah generasi yang akan mewarisi apa yang sudah dibangun ini,” tambah Wempi.
Sesuai amanat Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2017, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya membangun 4 venue olahraga untuk mendukung penyelenggaraan PON XX Papua. Arena Aquatic dibangun dengan biaya sebesar Rp 401 miliar oleh PT Waskita Karya (Persero) dilengkapi dengan fasilitas pool sesuai standar Federation Internationale de Natation (FINA).
Selanjutnya Istora Papua Bangkit dibangun dengan biaya Rp 278,5 miliar oleh PT PP (Persero) pada lahan seluas 33.016 m2 di kawasan Kampung Harapan. Di kompleks ini terdapat juga Stadion Utama Lukas Enembe yang dilengkapi dengan fasilitas standar internasional dan sarana pendukung lain, seperti lapangan latihan/pemanasan dan area parkir. Bangunan Istora Papua Bangkit telah meraih 3 penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
Venue ketiga dan keempat adalah arena Cricket dan lapangan Hockey (indoor dan outdoor) yang dibangun dengan biaya sebesar Rp 288,3 miliar oleh PT Nindya pada lahan seluas 133.509 m2. Venue Hockey Outdoor telah menerima sertifikasi dari Federasi Hoki Internasional (FIH) sebagai arena yang siap digunakan untuk pertandingan berskala Internasional.
“Kementerian PUPR telah memberikan SOP bagaimana melakukan pemeliharaan-pemeliharaan, sehingga bangunan yang telah kita bangun ini tidak mangkrak dalam jangka waktu yang singkat. Karena ini harusnya dibangun dengan berkelanjutan sehingga perlu adanya pemeliharaan dari pemerintah daerah,” ujar Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti.
Anggota IV BPK RI Isma Yatun mengungkapkan bahwa BPK RI telah memeriksa akuntabilitas pelaksanaan pembangunan venue olahraga PON XX Papua. Menurutnya, hasil pembangunan sudah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI. “Saya bangga Indonesia punya venue yang menggunakan teknologi canggih dan adanya di Papua. Saya harap venue ini bisa tetap digunakan setelah PON selesai,” kata Isma.
Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar juga mendukung adanya pemeliharaan yang optimal sehingga semua prasarana yang telah dibangun dapat digunakan oleh masyarakat Papua setelah PON XX selesai. “Setelah PON selesai, venue akan dapat digunakan oleh masyarakat umum terutama para pemuda Papua untuk menyelenggarakan event-event yang kreatif dan inovatif,” kata Bill.
Selain 4 venue utama, Kementerian PUPR juga tengah membangun 3 venue tambahan (venue dayung, panahan, dan sepatu roda), rumah susun akomodasi PON XX Papua, serta penataan kawasan Kampung Harapan. Pembangunan 3 venue tambahan ditargetkan selesai pada bulan Juli 2021. (Adv/Wst)