JAKARTA (Independensi.com) –Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan, realisasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga semester I-2021 baru mencapai 36,1 persen, atau Rp252,2 triliun dari total pagu Rp699,43 triliun tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir menyebut bahwa realisasi penyerapan ini masih lebih tinggi dari 6 bulan pertama di tahun lalu atau 2020.
“Kalau kita lihat realisasi dari PEN semester I itu sudah Rp252,3 triliun, atau 36,1 persen. Dibanding realisasi di semester I tahun lalu, itu hanya Rp124,6 triliun,” ujar Iskandar dalam sesi webinar, Selasa (6/7).
Adapun realisasi terbesar dicapai untuk pos insentif usaha. Dari total pagu Rp62,83 triliun, total realisasinya di sepanjang semester I telah mencapai 71,7 persen, atau sekitar Rp45,07 triliun.
Selain itu, Iskandar menambahkan, realisasi PEN selanjutnya yang banyak diupayakan yakni untuk pos perlindungan sosial. Dari total pagu Rp153,86 triliun, realisasinya 43,2 persen atau Rp66,43 triliun.
“Perlindungan sosial jadi kunci untuk mempertahankan daya beli kita. Dengan PPKM Darurat, maka ini didorong percepatannya termasuk PKH, kita akan percepat realisasinya. Kartu sembako akan ditambah, begitu juga BST, BLT Desa, termasuk Kartu Prakerja akan ditambah,” tuturnya.
Kendati begitu, realisasi anggaran kesehatan dalam program PEN tercatat relatif masih sedikit, sebesar 24,6 persen atau sekitar Rp47,71 triliun dari total pagu Rp193,93 triliun.
Iskandar berjanji untuk mempercepat realisasi PEN untuk program kesehatan. Utamanya dengan memperluas pengetesan Covid-19 dan mengakselerasi program vaksinasi.
“Selain tentunya aspek kesehatan yang utama, di mana tracing, testing itu menjadi perhatian utama kita dalam menyetop penyebaran. Termasuk di sini percepatan vaksinasi. Karena kunci dalam menyelesaikan Covid-19 adalah percepatan vaksinasi,” pungkasnya.