Kegiatan itu dilakukan Mendes PDTT bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, agar programnya dapat diterapkan di Kabupaten Lamongan. Sebab, konsep ini adalah solusi yang diharapkan mampu dilaksanakan untuk mencapai target pemerintah pusat dalam mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Menurut Mendes PDTT Abdul Halim iskandar dengan menggunakan pendekatan mikro berbasis desa, data yang diperoleh langsung dari desa ini dianggap akan lebih detail. “Leader dalam pelaksanaan konsep ini, terletak pada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Kabupaten terkait,” ujarnya disela-sela kunjungannya, Sabtu (25/9).
“Target presiden nol persen kemiskinan ekstrim di tahun 2024 ini tidak akan terwujud, kalau cara kerjanya tidak mikro. Tidak berbasis data desa dengan bupati sebagai leader dalam penanganan ini, dan pemerintah pusat pemerintah provinsi mengikuti road map yang dipersiapkan oleh pemerintah daerah,” tuturnya.
Ada 2 macam kemiskinan ekstrem, yakni warga miskin ekstrem yang hampir seluruh kompleksitas multi dimensi kemiskinan yang dimiliki (lansia, tinggal sendiri, tidak bekerja, difabel, memiliki penyakit kronis, rumah tidak layak, tidak memiliki fasilitas memadai), serta warga miskin ekstrem yang masih mungkin melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.
“Untuk kategori miskin yang pertama penanganannya pemerintah wajib hadir sesuai dengan ketentuan undang-undang, tapi untuk yang nomor dua ini masih bisa diberdayakan. Kategori miskin ini bisa dipilih di masing-masing desa, akan lebih jelas penanganan dan pasti akan selesai. Sehingga yang ditargetkan presiden 0 persen pada tahun 2024 pasti terlaksana,” tegasnya.
Halim berharap kategori kemiskinan ini dapat dipilah di masing-masing desa, sehingga dapat mempermudah penanganan. Seperti contoh salah seorang lansia di Kecamatan Babat yang hidup sendiri dan bisa dikategorikan miskin ekstrem dengan kompleksitas dimensi kemiskinan, namun ternyata tidak memiliki akses bantuan seperti BLT dan sejenisnya. Setelah dikonsolidasi ternyata masih tergolong mampu karena memiliki keluarga.
Selain strategi pendekatan mikro berbasis desa dengan leader kabupaten, pelaksanaan dan tindak lanjut melalui posyandu kesejahteraan juga dianggap efektif untuk dikembangkan. Gus Menteri berharap setelah pertemuan diskusi ini akan ada tindak lanjut dari Pemkab Lamongan dengan pihak-pihak di Lamongan untuk melakukan konsolidasi secara bersama-sama.
“Tentu saya berharap dengan sangat, langkah pemerintah pusat untuk menciptakan atau mewujudkan target Pak Presiden ini bisa terwujud dan dimulai dari kabupaten Lamongan. Sehingga belum ada kabupaten yang dinyatakan 0 persen kemiskinan ekstrem, Kabupaten Lamongan lebih dulu ditetapkan oleh Pak wakil presiden sebagai Kabupaten 0 persen kemiskinan ekstrem,” tambahnya.
Sementara, Yuhronur mengungkapkan kesiapannya untuk mewujudkan 0 persen kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lamongan.
“Pada prinsipnya setelah diberikan pemahaman secara komprehensif, kami siap untuk 0 persen kemiskinan ekstrim khususnya di Kabupaten Lamongan,” tegasnya.
“Melihat strategi dan beberapa hal tersebut, pada prinsipnya elemen-elemen yang kita gunakan nanti untuk kesuksesan strategi itu sebenarnya sudah siap, posyandu di sini sudah berkembang dengan baik, sudah mencakup lansia, pendidikan, tinggal sebenarnya penajaman di masing-masing itu,” tandasnya. (Mor)