JAKARTA (Independensi.com) – Di sela-sela peninjauan untuk kesiapan peresmian Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menandatangani 7 prasasti tanda selesainya pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021).
Tujuh infrastruktur yang telah selesai merupakan upaya untuk terus meningkatkan layanan infrastruktur publik, mencakup Bendungan Ladongi, Kolam Retensi Boulevard Sungai Wanggu, Jembatan Teluk Kendari, Jembatan Sungai Rahabangga, Jembatan Sungai Asera, peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Bungkutoko, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Petoaha.
“Penandatangan prasasti ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas infrastruktur yang sudah selesai dibangun, di mana tertera pula nama kontraktor dan konsultan. Kami semua ikut bertanggung jawab,” kata Menteri Basuki.
Ketujuh infrastruktur tersebut dibangun Kementerian PUPR sebagai sarana dasar untuk meningkatkan kualitas permukiman, ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan peningkatan konektivitas wilayah.
Menteri Basuki mencontohkan Jembatan Sungai Rahabangga yang rusak akibat banjir di Wilayah Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 lalu. Saat ini jembatan sepanjang 180 meter ini telah dimanfaatkan untuk mendukung jalur lalu lintas antara Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur (Jalan Trans Sulawesi Tenggara menuju Sulawesi Selatan).
Selanjutnya dalam rangka pengendalian banjir di wilayah Sulawesi Tenggara juga diselesaikan pembangunan Bendungan Ladongi di Kabupaten Kolaka Timur. Bendungan Ladongi merupakan 1 dari 3 bendungan di Sultra yang dibangun Kementerian PUPR untuk risiko banjir sebesar 176,62 m3/detik atau sebesar 49,90%.
Bendungan Ladongi juga memiliki manfaat lain seperti penyediaan air baku sebesar 120 liter/detik, air irigasi seluas 3.604 hektare dan berpotensi untuk sumber Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan destinasi pariwisata di Kolaka Timur.
Bendungan Ladongi dikerjakan oleh kontraktor PT. Hutama Karya dan PT. Bumi Karsa, serta PT. Virama Karya selaku konsultan manajemen konstruksi.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa penandatanganan prasasti akan melengkapi infrastruktur yang sudah diresmikan dan ditandatangani prasastinya oleh Presiden RI Joko Widodo maupun untuk infrastruktur strategis lainnya. “Dalam setiap kunjungan kerja ke berbagai provinsi, Bapak Menteri Basuki sudah dan akan menandatangani prasasti infrastruktur strategis bersama mitra kerja, seperti sebelumnya di NTT, Papua, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan,” tutup Jubir Endra.
Turut mendampingi Menteri Basuki, Direktur Utama PT. Hutama Karya Budi Harto, Direktur Operasi I PT. Brantas Abipraya M. Toha Fauzi, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Airlangga Mardjono, Kepala BPJN Sultra Yohanis Tulak Todingrara, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Agus Safari, Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sultra Syaiful Rijal. (wst)