JAKARTA (Independensi.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Wonogiri Joko Sutopo meresmikan Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/12/2021).
Presiden Jokowi mengatakan, Bendungan Pidekso dengan kapasitas volume tampung 25 juta m3 dan luas genangan 232 hektare (ha) dapat mengairi lahan pertanian seluas 1.500 ha di Kabupaten Wonogiri. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, berbincang dengan petani setempat, dan pelepasan ikan ke bendungan.
“Kalau kita ingin kemandirian pangan tercapai dan kedaulatan pangan tercapai, waduk adalah kunci, air merupakan kunci. Oleh sebab itu kita bangun waduk di seluruh provinsi di tanah air kita. Tadi pagi saya baru meresmikan Waduk Ladongi di Sulawesi Tenggara, dan hari ini juga Waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah,” kata Presiden Jokowi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Ditjen Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Bendungan Pidekso yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang Sumber Daya Air untuk mewujudkan ketahanan air dan pangan nasional.
“Dengan konversi dari sawah tadah hujan menjadi sistem irigasi teknis dengan air yang bersumber dari bendungan, kita berharap intensitas tanam meningkat. Selain itu dengan selesainya bendungan ini, nanti dapat memantu percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 khususnya di bidang pertanian,” kata Menteri Basuki.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, pembangunan Bendungan Pidekso telah dimulai sejak tahun 2014, dan berjalan hingga 2018 untuk pembebasan lahan. “Dilanjutkan pada tahun 2018-2021 untuk konstruksi dengan biaya Rp795 miliar. Untuk konstruksinya ini lebih cepat hampir satu tahun dari target sesuai kontrak yang terjadwal selesai pada akhir 2022,” kata Jarot.
Bendungan multifungsi ini dikatakan Jarot juga untuk memenuhi kebutuhan air baku warga Wonogiri dengan kapasitas 300 liter/detik dan memiliki potensi sebagai destinasi wisata baru. “Ditargetkan untuk pembangunan jaringan irigasi dan air baku insyaAllah tahun 2024 sudah selesai. ,” ujar Jarot.
Selanjutnya dikatakan Jarot, bendungan tersebut juga untuk mereduksi debit banjir, sekitar 11%. Menurutnya bendungan yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo ini merupakan satu kesatuan pengelolaan sungai yang terhubung ke Waduk Serba Guna Kabupaten Wonogiri atau dikenal dengan sebutan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dengan kapasitas 350 juta m3 dibangun dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1981 tepat di bagian hilir.
Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto mengatakan, pembangunan bendungan yang dilaksanakan kontraktor PT. PP, dengan konsultan supervisi PT. Virama Karya dilaksanakan dengan mengadopsi kearifan lokal dalam desain fasilitas umumnya. “Kita gunakan desain bentuk watu item/watu ireng yang kita aplikasikan di bangunan gedungnya, rumah dinas, dan gardu pandang,” ujarnya.
Mariyono, salah satu petani yang berbincang dengan Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih banyak atas dibangunnya Bendungan Pidekso untuk membantu pengairan lahan pertanian. “Saya berharap setelah adanya Bendungan Pidekso dapat meningkatkan jumlah masa tanam dan panen dari satu kali setahun, menjadi tiga kali setahun dengan pola tanam padi, padi, palawija,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Direktur Utama PT PP Novel Arsyad, Direktur Utama PT Virama Karya Jusarwanto, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Teknik Percepatan Pembangunan Bendungan Kementerian PUPR Ni Made Sumiarsih, Ketua Satgas Sosial Percepatan Pembangunan Bendungan Kementerian PUPR Lucky H. Korah, Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Krisno Yuwono dan Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan Hariyono Utomo. (wst)