JAKARTA (Independensi)- Forum Mahasiswa Peduli Petani Sawit Tradisional menggelar aksi di kantor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), baru-baru ini. Mereka melontarkan beberapa tuntutan berkaitan dengan persoalan yg terjadi terhadap petani kelapa sawit.
Ketua Forum Mahasiswa Peduli Petani Sawit Tradisional, Manuarius Ndambo menjelaskan bahwa persoalan kelapa sawit ini adalah buah ketidakbecusan dan lemahnya fungsi BPDPKS.
“Yang bagi kami ini menjarah sampai kepada persoalan kelangkaan minyak goreng,” ujarnya.
BPDPKS yang dibentuk dengan tujuan mensejahterakan petani sawit melalui program Peremajaan sawit, program pemberdayaan petani sawit, serta pengelolaan dana bagi petani sawit belum dirasakan adil bagi petani sawit.
“Pengucuran dana dari BPDPKS kepada petani sawit dinilai sangat diskriminatif, dimana dana bagi petani sawit sangat kecil hanya sekitaran 4,6%, sedangkan bagi pengusaha sawit yang tergolong konglomerat bisa mencapai 80an% dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021,” tegas Manuarius.
Sehingga, sambungnya, tidak ada keberpihakan pemerintah melalui BPDPKS ini terhadap petani sawit rakyat.
“Kami menyayangkan sikap BPDPKS yang mengabaikan masa aksi dengan dalil tidak ada satupun orang dalam kantor. Ini hari produktif, hari senin, dimana hari pertama setiap orang memulai pekerjaan. Kok lembaga negara malah membiarkan kantor kosong?,” tegas Manuarius.
“Lelucon apa lagi yang sengaja dimainkan BPDPKS?Apakah takut beraudiensi dengan kami? Apakah takut karena sangat banyak persoalan dalam tubuh BPDPKS? Jika lembaga negara dibiarkan kosong maka saran kami bubarkan saja BPDPKS ini!,” Tambahnya
Adapun beberapa poin tuntutan massa aksi antara lain agar BPDPKS segera melakukan evaluasi besaran anggaran untuk program peremajaan sawit rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan petani. BPDPKS juga diminta segera melakukan evaluasi prosedur pelembagaan sawit agar lebih berpihak dan sederhana.
“Mendesak BPDPKS untuk mengevaluasi SOP pembayaran dana PSR agar tidak membingungkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Manuarius juga mendesak agar BPK dan otoritas terkait lainnya untuk segera melakukan audit realisasi pengelolaan anggaran BPDPKS.
“Kami mendorong DPR RI, KPK, OMBUDSMAN, dan otoritas terkait lainnya agar segera melakukan audit struktur kelembagaan BPD PKS yang menurut kami sangat rentan terhadap konflik kepentingan antara pengawas, pengarah dan struktur operasional,” tegasnya.
Terakhir, massa aksi minta Presiden untuk segera melakukan evaluasi terhadap kelembagaan BPDPKS terkait program pemberdayaan dan pengembangan petani sawit rakyat.
“Sepertinya BPDPKS merupakan lembaga negara yang sengaja dibentuk untuk merampok hak-hak rakyat. Kami tidak berhenti disini, kami pastikan akan melakuan aksi lanjutan dengan gelombang masa yang lebih banyak. Pastinya kami juga akan melakukan aksi ke beberapa pihak terkait pasca ini,” tutup Manuarius. (Hiski Darmayana)