JAKARTA (Independensi.com) – Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi melakukan serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono melalui upacara militer di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (20/12/2022). Dalam upacara itu, Andika menandatangani naskah serah terima jabatan.
Selain itu, dilakukan pula sertijab Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT PWA dari Ny. Hetty Andika Perkasa kepada Ny. Veronica Yulis Prihayati Yudo Margono, sekaligus pengangkatan Ny. Veronica Yulis Prihatin Yudo Margono sebagai Ibu Asuh Wan TNI (Ibu Raksa Tri Anggana Tantri).
Laksamana TNI Yudo Margono mengaku akan konsisten melanjutkan program yang telah dijalankan Jenderal TNI Andika Perkasa. “Saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa,” kata Yudo seperti dikutip dari Antara.
Yudo pun mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Jenderal TNI Andika Perkasa selama menjabat sebagai Panglima TNI. “Dan ini menjadi kebanggaan bersama dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai panglima TNI,” jelasnya.
Daerah Rawan
Ketika ditanya apa yang akanndilakukan dalam waktu dekat, Yudo akan mengunjungi langsung daerah rawan konflik, mulai dari Papua, Laut Natuna hingga Aceh. “Untuk langkah pertama, tentunya daerah rawan strategis yang perlu kita kunjungi mulai dari Papua, Laut Natuna kemudian juga di Aceh, menjadi prioritas,” kata Yudo. Dia menambahkan, dirinya bukan tidak mau mengunjungi daerah lain, namun yang menjadi prioritas adalah daerah yang rawan terhadap konflik.
“Bukan semua terus nggak dikunjungi, enggak. Prioritas nya karena memang sekarang ini jadi perhatian kita semuanya untuk daerah yang terjadi daerah kerawanan strategis tadi,” ujarnya. Menurut Yudo, meski di Papua terdapat kelompok kriminal bersenjata (KKB), namun status Papua belum termasuk daerah operasi militer.
“Saya kira sampai saat ini masih dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran hukum kriminal. Sehingga masih kewenangan Polri, tapi kita tetap membantu penegakan hukum pidana. Menurut saya belum sampai taraf (daerah operasi militer) itu. Tapi nanti saya rapatkan dulu dengan komandan-komandan satuan. Tentunya keadaan darurat yang menentukan atas (pemerintah). Saya kira dengan eskalasi sekarang, masih taraf kriminal,” paparnya.
Lebih lanjut Yudo menyebutkan, setidaknya ada 12 perbatasan negara Indonesia yang dinilai rawan, di mana 10 di antaranya merupakan perbatasan laut. “Tentunya kalau kita bicara negara, yang perlu kita waspadai kita perhatikan, tentunya daerah perbatasan. Kita ini kan memiliki 10 perbatasan laut dan dua perbatasan darat. Nah ini yang potensinya paling tinggi,” ujarnya.
Dari titik kerawanan tersebut, TNI sudah melakukan diplomasi di perbatasan yang berada di darat. Namun, salah satu yang paling sulit dilakukan di perbatasan Laut Natuna. “Tapi memang tidak mudah, perbatasan itu tidak dalam waktu satu atau dua tahun. Perbatasan di Natuna itu sudah 14 kali, dari tahun 1973 tidak selesai. Artinya tidak gampang, sehingga kita tetap melaksanakan kerja sama, diplomasi untuk antisipasi terjadinya itu (konflik),” jelas Yudo.
TNI terus melakukan upaya diplomasi dengan negara tetangga agar nantinya tidak terjadi konflik. Selain itu, dia juga akan memaksimalkan tiga matra TNI dalam melakukan pengamanan. “Tentunya perbatasan ini perlu kita laksanakan ‘deploying’ kekuatan, baik patroli secara intensif, juga menjadi perhatian kita bersama. Sehingga kerawanan nya di mulai dari itu. Kita tidak berharap terjadinya itu, tapi kita tetap siap antisipasi segala yang terjadi. Tentunya kekuatan darat, laut, udara, kita jaga profesionalisme tadi, kemudian alutsista selalu stand by. Kita juga tidak lepas dari latihan, supaya selalu terjaga kesiapsiagaan operasional nya,” tutur Yudo Margono.