Jakarta- Koordinator Gerakan Indonesia Pintar, Adi Surya meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, menurut Adi, sistem PPDB keluar dari tujuan dan rawan diwarnai kecurangan.
“Kasus yang ditemukan Wali Kota Bogor kemarin membuktikan modus kecurangan dengan cara memalsukan alamat nyata-nyata terjadi. Saya juga banyak mendapat masukan dari masyarakat agar sistem PPDB ini di evaluasi total karena dinilai memberatkan mereka” ujar Staf Khusus Wakil Ketua MPR ini.
Adi menambahkan Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani bahkan sempat menyoroti praktik dugaan Pungli PPDB yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Praktik pungli diduga dilakukan oknum komite sekolah di salah satu SMK di Garut. Mereka meminta uang kepada orangtua siswa sebesar Rp.5-7 juta agar anak bisa diprioritaskan masuk ke sekolah tersebut.
“Ini menunjukkan masalah PPDB ini sudah menjadi masalah nasional. Sehingga saya mendesak Mendikbud agar segera mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi sistem PPBD ini dan mencari solusi yang baik bagi masyarakat. Kalau menurut saya lebih adil jika masuk SMP atau SMA/SMK negeri lewat ujian online yang seketika diketahui hasilnya seperti tes CPNS. Sehingga anak dan orang tua termotivasi untuk belajar agar bisa lolos ujian. Bukan termotivasi memindahkan alamat bahkan menyuap oknum-oknum tidak bertanggung jawab” sambung lulusan pascasarjana Universitas Indonesia ini.
Adi menghimbau pemerintah segera memperbanyak fasilitas sekolah negeri agar pemerataan hak atas pendidikan dapat tercapai.
“Yang jadi kendala di masyarakat mengenai zonasi itu karena kurangnya sekolah di tiap kecamatan khususnya sekolah negeri karena tidak sebanding dengan peminat ke sekolah tersebut. Kurangnya sekolah ini berhadapan dengan fakta kuota zonasi dimana antara kuota dengan peminat sangat tidak seimbang jumlahnya sehingga banyak orang tua yang terpaksa melakukan kecurangan” paparnya.
Adi pun mengajak masyarakat ketika menemukan modus kecurangan berupa pungli untuk segera melaporkan ke pihak yang berwajib.
“Masyarakat jangan takut melapor ke pihak berwajib. Jika tidak ditanggapi, silakan memviralkan di media sosial agar menjadi perhatian banyak pihak. Terkadang kalau sudah viral baru direspon. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak untuk mengawasi PPDB ini dari praktik pungutan liar” pungkas Adi.