Jakarta- Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru mengungkapkan pada 2021 para ulama NU menggelar Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama.
Dan hasil Munas itu adalah dukungan NU pada penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui peraturan perundang-undangan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca.
Tokoh NU yang akrab disapa Gus Falah itu mengungkapkan hal tersebut, ketika menanggapi persoalan polusi udara, terutama di DKI Jakarta, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
“Dukungan NU itu merupakan salah satu butir kesepakatan Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah pada Munas Alim Ulama tersebut, guna mengatasi pemanasan global dan melestarikan lingkungan hidup. Dan polusi udara ini akar dari pemanasan global, sehingga wacana yang dikembangkan NU itu sangat relevan,” papar Gus Falah dalam keterangan tertulisnya, Selasa 22 Agustus 2023.
Ketua Tanfidziyah PBNU bidang ekonomi dan lingkungan hidup itu melanjutkan, penerapan Nilai Ekonomi Karbon dapat berupa pajak karbon, perdagangan karbon, maupun insentif berbasis kinerja dalam mengurangi emisi.
Gus Falah pun menjelaskan tentang pajak karbon. Dia menegaskan, apabila diterapkan, pajak karbon harus menjadi kompensasi bagi negara atas kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat emisi karbon dari pelaku industri.
“Nantinya, hasil pajak karbon harus dialokasikan untuk pelestarian lingkungan hidup, termasuk insentif bagi para pihak yang berhasil dalam pengurangan emisi,” ujar Gus Falah.
“Jadi yang terpenting, penerapan skema Nilai Ekonomi Karbon harus mendorong upaya transisi energi dari energi berbasis fosil kepada energi baru terbarukan, karena akar masalah dari polusi udara saat ini adalah masih tingginya penggunaan energi fosil dalam peradaban kita,” tambah Anggota Komisi VII DPR-RI itu.