Independensi- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Paramitha Widya Kusuma menegaskan pemerintah daerah (Pemda) harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya.
Salah satunya Pemerintahan Kabupaten Brebes, agar daerah ini keluar dari predikat sebagai daerah miskin.
Hal itu disampaikan Paramitha dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan KNPI di Brebes, Jawa Tengah, baru-baru ini.
Menurut dia, ada 3 hal yang menyebabkan Brebes sulit keluar dari predikat miskin.
Yakni, tata kelola pemerintahan, kurang maksimalnya pengelolaan potensi pertanian, dan kurang maksimalnya pengelolaan potensi UMKM.
Tiga hal ini berdasarkan hasil kajian dan penelitian ilmiah di Brebes yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Ini bukan asumsi saya belaka, melainkan hasil kajian dan penelitian ilmiah yang saya minta dilakukan oleh BRIN yang merupakan lembaga kredibel. Berdasarkan pengamatan langsung, turun sendiri ke lapangan selama 5 tahun terakhir, Insya Allah saya cukup memahami persoalan di Brebes,” kata Paramitha.
Soal tata kelola pemerintahan dan kemandirian anggaran.
Dari tahun 2018-2022, kata dia, tingkat kemandirian keuangan daerah Brebes masih amat rendah.
Selain itu, keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) juga sangat bergantung pada APBN dan sumber pendapatan daerahnya hanya dari pajak dan retribusi saja.
“Makanya, Bupati yang akan datang harus membuat sistem pengendalian pajak dan retribusi yang lebih baik. Kemudian kita harus mengupayakan pendapatan dari sumber-sumber lain,” jelas Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Permasalahan kedua, kurang maksimalnya mengelola potensi pertanian.
Padahal, pertanian adalah sektor unggulan untuk lapangan usaha di Brebes.
Karena, potensinya sangat besar mengingat masih banyak tanah di Brebes yang bisa dijadikan lahan pertanian.
“Baik lahan basah maupun lahan kering, sawah, jagung, padi, kopi hingga cabe. Jadi tidak hanya bawang saja. Pemerintahan Brebes berikutnya harus mampu meningkatkan produktivitas orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Pekerja di bidang pertanian harus berpendidikan, petani diberi pelatihan dan anak-anak petani diberi beasiswa,” ungkapnya.
Selain itu, Paramitha mengatakan Bupati Brebes ke depan harus berani menindak tegas para mafia bawang yang bikin susah petani.
“Sebagai pemimpin harus berani, termasuk berani mengambil kebijakan untuk para petani bawang di Brebes, harus berani kepada mafia bawang,” jelas dia.
Masalah terakhir, lanjut dia, kurang maksimalnya pengelolaan UMKM di Brebes. Padahal, unggulan kedua adalah sektor UMKM di mana setidaknya ada 104.849 UMKM di Brebes.
“Bayangkan, itu banyak sekali dan jumlahnya terus meningkat. Tahun 2029, diprediksi jumlahnya bisa mencapai 123.000 UMKM. Ini jumlahnya jauh melampaui kabupaten lain di Jawa Tengah,” ucapnya.
Meskipun Brebes miskin, Paramitha tetap bangga dengan Brebes karena banyak local pride yang sebenarnya bisa diangkat.
Perlu diketahui, Paramitha merupakan anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Brebes yang hendak maju sebagai bakal calon Bupati Brebes pada Pilkada 2024.
Dirinya percaya apa yang sudah dikerjakannya sebagai anggota DPR RI dari Brebes menjadi bekal dan modal ke depan.
“Menurut saya, pemilih muda akan cenderung lebih krisis dan analitis. Mereka akan melihat rekam jejak si calon. Apa saja yang sudah pernah dilakukan si calon demi kemajuan Brebes. Tentunya, mereka akan memilih pemimpin yang paham dengan masalah di Brebes,” pungkasnya.