BEKASI (IndependensI.com)- Dampak banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Bekasi pekan lalu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat, Senin (17/3/2025).
Turut hadir Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan penanganan banjir di wilayah Jawa Barat difokuskan pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.
Penjelasan itu disampaikan usai rakor penanganan banjir di wilayah Jawa Barat. Ia menilai secara prinsip penanganan banjir di wilayah Jawa Barat saat ini akan disiapkan penanganan jangka menengah dengan fokus utamanya yaitu rehabilitasi bencana agar di kemudian hari tidak terulang kembali.
Kementerian PU, Pemda Provinsi dan Pemkab/Pemkot terkait akan bahu membahu menghadirkan sebuah tanggul di sepanjang sempadan sungai.
Dalam rakor tersebut dibahas pula mengenai penetapan lokasi dan pembiayaan yang akan dikolektifkan secara kolaborasi dari Pemerintah Pusat hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Pertama penetepan lokasi (lahan pembangunan tanggul) tentunya kami harus siapkan dengan cepat, yang keduanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini nanti terintegrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat pembiayaan oleh pemprov Jabar, pembiayaan oleh pemkab/pemkot secara bersama-sama. Karena angkanya relatif sangat besar berdasarkan hitungan kami,” tuturnya.
Dedi berharap kolaborasi yang telah disepakati pada hari ini, diharapkan menghasilkan penanganan banjir jangka menengah dan tentunya penanganan ketahanan pangan.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut penanggulangan banjir di kawasan Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, juga daerah lainnya akan diantisipasi dalam jangka menengah dengan menertibkan sempadan sungai yang didalamnya ada revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul dan bendungan.
“Revitalisasi irigasi dan pembangunan bendungan dalam konteks penanggulangan banjir. Semua ini dalam rangka sinkronisasi, ini membutuhkan pengadaan tanah karena pembangunan itu titik krusialnya ada lahan yang utama, sebelum ada pengadaan lahan dilakukan dulu penetapan lokasi (penlok), penlok itu yang menetapkan adalah kepala daerah,” ucap Nusron.
Ia mengatakan, kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk segera menetapkan lokasi lahan. Sehingga ditargetkan Juni 2025 sudah mulai proses pembangunan, baik itu normalisasi sungai berupa tanggup dan sempadan sungai.
“Hasil dari rapat hari ini kepala daerah komitmen dan kalau bisa penetapan penloknya itu harus selesai di pertengahan April, pengadaan tanahnya selesai di akhir bulan Mei, bulan Juni sudah mulai proses pembangunan baik itu normalisasi sungai tanggul dan sempadan sungai maupun situ maupun irigasi dan bendungan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto ungkapkan akan menyelesaikan secara konferhensif terkait Kali Bekasi, adanya kebutuhan lahan pembangunan tanggul tanggul yang ada, dan rehabilitasi situ situ yang berlokasi di daerah Rawalumbu dan sisir Kali Bekasi. (jonder sihotang)