BEKASI (IndependensI.com)- Persoalan transportasi di 27 Kota dan Kabupaten Se Jawa Barat, perlu pendekatan kolaboratif antardaerah. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov)
tengah menggodok rencana pembangunan sistem transportasi publik terpadu untuk wilayah metropolitan di Jawa Barat.
Sebab, mahalnya biaya transportasi umum di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi yang bisa mencapai Rp 2 juta per bulan, menjadi perhatian serius, ungkap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, belum lama ini.
Ia menyatakan, Pemprov Jabar saat ini tengah menggodok rencana pembangunan sistem transportasi publik.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa daerah seperti Bekasi, Bogor, dan Karawang, memiliki kekuatan fiskal yang memadai, sehingga sudah semestinya mampu membangun sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan terintegrasi.
“Nanti saya akan bicara ke Pak Bupati Bekasi, ke Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor juga fiskalnya tinggi, ke Bupati Karawang, untuk segera membangun sistem transportasi publik lingkungan,” ujarnya.
Ia mencontohkan wilayah Cekungan Bandung—yang terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang—saat ini sedang dipersiapkan menjadi satu kawasan dengan transportasi publik terintegrasi.
“Dalam jangka panjang, keluhan masyarakat soal mahalnya transportasi bisa teratasi. Tapi itu harus dilakukan bersama, investasinya antara Gubernur dengan para Bupati dan Wali Kota,” tambahnya.
Gubernur memastikan bahwa pembangunan sistem transportasi ini telah menjadi prioritas anggaran Pemprov Jabar. Maka, pihaknya menargetkan persiapan sistem ini rampung pada 2026, dan akan mulai diimplementasikan pada 2027. (jonder Sihotang)