YOGJAKARTA (IndepndensI.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Pembangunan infrastruktur membutuhkan banyak tenaga ahli. Saat ini total tenaga kerja konstruksi mencapai 8,2 juta orang dimana baru 9 persen atau sekitar 700 ribu orang yang memiliki sertifikasi keahlian. Kompetensi tenaga kerja konstruksi akan terus kami tingkatkan,” kata Menteri Basuki dalam pembekalan kepada 1.800 calon wisudawan program Sarjana dan Diploma UGM dari berbagai fakultas, di Graha Saba, Kampus UGM Yogyakarta, Selasa (21/11/2017). Selain Menteri Basuki juga hadir sebagai narasumber adalah Praktisi Publik Speaking Robby Alfino serta Rektor UGM Panut Mulyono.
Ditambahkannya di Kementerian PUPR, para insan muda PUPR akan terlebih dahulu ditugaskan pada proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia hingga pelosok. “Anak muda PUPR saya “jemur” di lapangan. Untuk memenangkan kompetisi kehidupan ke depan yang keras, kita harus siap & lebih keras menghadapinya,” kata Menteri Basuki yang sudah merasakan kerasnya 37 tahun bekerja di lapangan.
Kepada para calon wisudawan, Menteri Basuki mengatakan bahwa setelah lulus nanti bukanlah akhir belajar namun awal menggali kapasitas diri. “Kuncinya adalah jangan pernah meninggalkan almamater. Jangan jauh dari almamater karena dari kampus-lah anda bisa meningkatkan kemampuan diri. Lalu, jangan lelah untuk belajar karena dengan keyakinan dan doa pasti akan berhasil,” kata Menteri Basuki.
Kapasitas yang dimaksud adalah kompeten, integritas, inovatif dan profesional. “Kalau di PUPR, saya punya motto berani, kuat dan berjiwa seni. Berani kalau kita kompeten. Kalau tidak kompeten kita tidak akan berani berhadapan dengan konsultan asing, karena minder. Integritas juga harus dipegang menjadi nilai-nilai dimanapun kita berperan,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga berpesan agar jangan bercita-cita menjadi menteri atau pejabat, namun bercita-citalah menjadi orang yang dibutuhkan yang artinya harus memiliki kompetensi. Profesional adalah tahu apa yang harus dikerjakan. Kejujuran profesional harus dijunjung tinggi.
Menteri Basuki juga menekankan kepada semua insan PUPR untuk menghindari praktek korupsi. “Kalau ada yang meminta atau menerima uang dari kontraktor dan konsultan akan saya pecat,” jelasnya.
Dikatakannya pula bahwa kepemimpinan yang kuat dan fokus pada apa yang dikerjakan juga penting seperti yang ditunjukan oleh Presiden Joko Widodo yang mengalihkan subsidi BBM untuk sektor-sektor produktif seperti infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemerintah saat ini semata-mata untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain untuk bisa bersaing,” kata Menteri Basuki. Kompetisi sekarang bukan lagi antara yang besar dengan kecil, tapi antara yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik kualitasnya.
Kebijakan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan, menjadikan Indonesia sebagai pasar jasa konstruksi terbesar di Asean dan ke-4 di Asia dengan nilai USD 267 miliar yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku konstruksi nasional.
Untuk mendorong kontraktor swasta nasional semakin kompetitif, Menteri Basuki telah meminta kepada BUMN untuk tidak mengerjakan proyek infrastruktur dibawah Rp 100 milyar supaya bisa memberikan ruang bagi kontraktor swasta nasional berkembang.
Pada kesempatan tersebut Menteri Basuki didampingi oleh Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala BPSDM Loly Martina Martief, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Tri Bayu Adji, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.(***)