Pekanbaru (Independensi.com) –Rencana rapat paripurna internal DPRD Kabupaten Kuansing Provinsi Riau yang seyogianya akan digelar Rabu, (23/3), batal digelar.
Kegagalan itu disebabkan, 4 fraksi di DPRD Kuansing antara lain, fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra dan PAN tidak hadir. Rapat Paripurna Internal hanya dihadiri fraksi Partai Golkar, PPP, Nasdem, PKB dan PKS.
Namun, seyogianya rapat paripurna internal itu jadi digelar, hal itu jelas melanggar tata tertib (Tatib) dewan.
Rapat paripurna internal itu digelar saat anggota dewan lagi reses. Dalam tata tertib DPRD Kuansing disebutkan, kegiatan reses adalah kegiatan diluar kantor.
Sehingga rencana rapat paripurna internal tersebut jelas-jelas melanggar tata tertib (Tatib) dewan. Hal itu dikatakan Solehuddin S.Sos anggota DPRD Kuansing dari Fraksi Partai Gerindar menjawab pertanyaan Independensi.Com melalui whatsaap Senin, (28/3) siang.
Menurut Solehuddin, dari awal, rencana pelaksanaan rapat paripurna internal itu sudah tidak lazim, undangan dierdarkan lewat whasaap group.
Menurut saya, kata Solehuddin, untuk pelaksanaan rapat se-tingkat paripurna, kurang etis jika undangan di sampaikan hanya lewat WA group, seharusnya pihak Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kuansing harus menyampaikan undangan lewat tertulis.
Lagi pula kata Solehuddin, mana ada kegiatan paripurna disaat anggota lagi reses, hal itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ujarnya.
Sebagaimana diketahui, suhu politik antara Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dr Adam SH,MH dengan Plt Bupati Kuansing Drs H. Suhardiman Amby AK,MM beberapa hari terahir ini, menghangat.
Hal itu tidak terlepas dari rencana pelaksanaan Rapat Paripurna Internal yang seyogianya digelar DPRD Kuansing pada hari Rabu (23/3) lalu.
Ketua DPRD Dr Adam menilai, Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby terlalu mencampuri urusan internal dewan.
Walaupun saat Independensi.Com meminta pendapat Adam Ketua DPRD Kuansing dibagian mana Plt Bupati Kuansing mencampuri urusan intern DPRD Kuansing, Dr Adam SH,MH yang merupakan adik kandung Andi Putra Bupati Kuansing non aktif tidak menjawab.
Sedangkan Plt Bupati Kuansing Suhardiman meminta agar Ketua DPRD menunjukkan, disisi mana pihaknya mencampuri urusan internal dewan.
“Coba tanyakan, mana urusan internal dewan yang saya campuri, mana contohnya,” kata Suhardiman dengan nada tanya.
Menghangatnya suhu politik diantara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kuansing itu, mengundang perhatian dari Mardianto Manan – tokoh masyarakat Kuansing yang juga anggota DPRD Provinsi Riau.
Menurut Mardianto, persengketaan itu harus di ahiri, jangan sampai berlarut—larut.
Semua pihak yang merasa bersengketa, agar duduk basamo, melakukan musyawarah. Harus akurlah eksekutif dan legislatif.
Lebih lanjut Mardianto Manan yang juga pengamat perkotaan itu mengatakan, semua pihak harus memahami tupoksinya masing-masing disaat membahas, apa yang akan dibantah serta di perdebatkan.
Kalau kami masyarakat Kuansing, perlu duduk basamo untuk membahas persoalan ini.
Itulah gunanya orang adat dan paguyuban di Kabupaten Kuansing, agar mengajak semua pihak yang bertikai, duduk basamo memusyawarahkan hal-hal yang dianggap mengganjal.
“Selesaikan dengan musyawarah,”pinta Mardianto Manan..
Terkait usul yang disampaikan Mardianto Manan agar antara legislatif dan eksekutif Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau duduk basamo menyelesaikan persoalan, juga didukung Solehuddin S.Sos anggota DPRD Kuansing dari Partai Gerindra. Saya sangat setuju dengan pendapat Pak Mardianto Manan.
“Mari kita duduk basamo, sudahi perbedaan pendapat, saling maaf-memaafkan, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci ramadhan,” kata Solehuddin berharap.
Sementara Halim – mantan Wakil Bupati Kuansing yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuansing Provinsi Riau saat dimintai Independensi.com tanggapannya menyikapi suhu politik di Kabupaten Kuansing saat ini yang lagi menghangat tidak memberi jawaban tegas.
Saat ditanyakan, apakah tidak ada niatnya untuk mengajak kedua pihak baik eksekutif maupun legislatif untuk duduk bersama sebagaimana disarankan Mardianto Manan tokoh masyarakat Kuansing, menurut Halim, pihaknya hanya memantau saja dulu.
“Kuansing itu politiknya banyak kepentingan. Maaf saya fokus usaha saja dulu,” ujar Halim singkat.(Maurit Simanungkalit)