JAKARTA (Independensi)- Dewan Pimpinan Pusat-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP-GMNI) mengkritisi alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni anggaran subsidi BBM dalam APBN membengkak.
Padahal GMNI mencatat, pembengkakan APBN justru meliputi anggaran PEN ( Pemulihan Ekonomi Nasional) sebesar Rp 455 Triliiun. Dalam anggaran tersebut juga, menurut beberapa sumber, akan dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebesar 178 Triliun atau lebih dari 20% anggaran IKN.
“ Ini jelas-jelas melukai hati rakyat. Subsidi BBM jelas lebih memiliki manfaat dalam Pemulihan Ekonomi nasional pasca Covid 19 karena erat kaitannya dengan daya produksi masyarakat Indonesia,” tegas Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi dalam siaran persnya, Kamis (8/9/2022).
Namun, lanjut Imanuel, pemerintah justru memilih mengalokasikan anggarannya untuk IKN yang tidak ada kaitannya dengan pemulihan penderitaan rakyat akibat covid 19 dan kenaikan harga bahan pokok.
Apalagi, GMNI juga mencatat belum lama ini pemerintah menaikkan PPN menjadi 11% yang menghasilkan pendapatan negara sebesar 21,1 triliun (Juli 2022) yang terus melonjak. Dengan bertambahnya kewajiban warga negara tersebut, pemerintah malah mengurangi hak warga negara dengan menaikkan harga BBM.
GMNI juga menilai pemerintah tidak transparan mengenai data yang menjadi rujukan terkait subsidi energi yang diklaim mencapai 502,4 triliun rupiah. Padahal salah seorang pakar ekonomi menyajikan data lain yang lebih valid,yang menunjukkan bahwa realisasi untuk subsidi BBM selama Semester 1 2022 hanya sebesar 88,7 triliun rupiah untuk BBM, elpiji, dan listrik. Dengan rincian, 66,2 triliun rupiah digunakan untuk subsidi BBM saja.
“Sementara pemerintah mengatakan terjadi pembengkakan karena subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan pemerintah sebesar 502,4 triliun rupiah. Besaran ini sangat tidak masuk akal, karena berarti, uang rakyat yang digunakan untuk subsidi sekitar 1,4 triliun rupiah per hari,” ujar Imanuel. (Hiski)