GRESIK (IndependensI.com) – Proyek pembangunan Islamic Centre di lahan Alun-Alun Kota yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik Jawa Timur mendapat protes keras dari masyarakat. Mereka meminta Pemda membatalkan proyek yang mengambil lahan alun-alun kota tersebut.
Penolakan itu datang dari sejumlah elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan (Ormas), mahasiswa hingga kalangan Legislatif Kabupaten Gresik.
Aksi penolakan warga itu dilakukan terang-terangan dengan berbagai cara. Baik melalui pernyataan langsung, lewat media sosial seperti, Facebook, Twitter bahkan melalui tulisan di spanduk atau barner dan coretan ditembok tempat yang akan dibangun proyek tersebut.
Mencuatnya penolakan pembangunan dan revitalisasi kawasan alun-alun Kota Gresik ini, karena proyek itu dinilai kurang tepat. Sebab, banyak situs bersejarah dikawasan proyek dan sejumlah wilayah di Kabupaten Gresik masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan. Selain itu, proyek itu membutuhkan biaya yang cukup besar sekitar Rp 19 miliar lebih.
Akibat tingginya gelombang protes terhadap proyek pembangunan Islamic Centre dan revitalisasi kawasan Alun-Alun Gresik menjadi wisata heritage. Langsung disikapi oleh Komisi IV DPRD Gresik (yang membidangi kemasyarakatan).
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda meminta agar Bupati Gresik tidak terburu-buru dalam melaksanakan rencana tersebut.
“Bupati dalam rencana pembangunan proyek ini, jangan sampai seperti makan bubur kepanasan,” katanya, Selasa (11/7/2017).
“Proyek pembangunan yang bakal menyedot dana APBD puluhan miliar ini, jangan sampai dipaksakan jika fakta di lapangan masih banyak masyarakat yang menolak dan tak setuju dengan rencana itu,” ujarnya.
“Bupati harus menyelesaikan dulu persoalan dengan masyarakat Gresik. Jangan nekat membangun kalau masyarakat belum menyetujuinya,” imbaunya.
Di tambahkannya, langkah ini selain untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjaga kondusivitas masyarakat, juga agar pembangunan proyek tersebut nantinya benar-benar bisa dirasakan masyarakat.
“Percuma jika Bupati membangun proyek monumental, tetapi rakyatnya tidak setuju bahkan menolak. Mestinya pembangunan itu untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya. (Rezereno)