JAKARTA (Independensi.com) – Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014 hingga 2024, Indonesia mengalami berbagai transformasi ekonomi yang signifikan. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi Jokowi adalah Indeks Kebebasan Ekonomi, yang menunjukkan adanya perbaikan nyata di bawah pemerintahannya.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh LSI Denny JA dengan mengolah data dari lembaga global kredibel, The Heritage Foundation, Jokowi berhasil mencapai rapor biru dalam indeks ini. Pada awal masa jabatannya di tahun 2014, skor Indonesia pada Indeks Kebebasan Ekonomi berada di angka 58,5 dengan peringkat 100 dunia. Namun, di tahun 2023, skor tersebut melonjak menjadi 63,5 dengan peringkat global naik drastis ke posisi 53.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi telah membuka lebih banyak peluang bagi sektor swasta dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menandakan keberhasilan Jokowi dalam mereformasi berbagai aspek ekonomi, termasuk penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi birokrasi, yang mempermudah pelaku usaha dalam memulai bisnis dan berinvestasi di Indonesia.
Apa Itu Indeks Kebebasan Ekonomi?
Indeks Kebebasan Ekonomi merupakan pengukuran yang mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan institusi suatu negara mendukung kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Indeks ini meliputi aspek kebebasan untuk memulai usaha, berinvestasi, serta melindungi hak milik. Negara dengan kebebasan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, stabilitas harga yang lebih terjaga, serta tingkat kemiskinan yang lebih rendah.
Kredibilitas Lembaga Pengukur
Indeks Kebebasan Ekonomi diukur oleh The Heritage Foundation, sebuah think tank terkemuka yang berbasis di AS. Laporan tahunan mereka mengenai kebebasan ekonomi telah diakui luas di seluruh dunia. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber tepercaya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), serta survei bisnis global.
Komponen Utama Indeks Kebebasan Ekonomi
Indeks ini dibangun di atas empat pilar utama:
1. Rule of Law (Hukum dan Hak Milik)
2. Government Size (Ukuran Pemerintah)
3. Regulatory Efficiency (Efisiensi Regulasi)
4. Open Markets (Pasar Terbuka)
Setiap pilar ini memiliki indikator yang mencerminkan keterbukaan ekonomi suatu negara terhadap pasar bebas, yang berperan penting dalam memacu inovasi dan investasi.
Analisis: 10 Tahun Jokowi dan Kebebasan Ekonomi
Peningkatan signifikan dalam Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia dari 2014 hingga 2023 mencerminkan reformasi yang berhasil di bawah pemerintahan Jokowi. Kebijakan seperti Online Single Submission (OSS) yang mempermudah perizinan usaha dan keterbukaan terhadap investasi asing di sektor strategis berkontribusi besar terhadap peningkatan ini.
Meski demikian, beberapa tantangan masih tetap ada, terutama dalam penyederhanaan regulasi di tingkat daerah dan pengurangan ketergantungan pada pengeluaran publik. Reformasi lebih lanjut di bidang ini akan menjadi kunci untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Secara keseluruhan, masa jabatan 10 tahun Jokowi meninggalkan jejak positif pada perekonomian Indonesia, membuka peluang bagi pemimpin berikutnya untuk memperdalam reformasi dan menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.