JAKARTA (IndependensI.com) —Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak seluruh elemen masyarakat jasa konstruksi di Indonesia memberikan perhatian serius terhadap keselamatan konstruksi. Penyederhanaan berbagai peraturan Menteri PUPR terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dalam momentum bulan K3 Nasional yang jatuh pada bulan Januari dan Februari, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mencanangkan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Pencanangan GNKK dihadiri sekitar 700 undangan dari Kementerian PUPR, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional dan Provinsi, asosiasi badan usaha konstruksi, perwakilan perusahaan kontraktor dan konsultan, dan pimpinan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Dalam sambutannya Menteri Basuki menekankan pentingnya keselamatan konstruksi dalam membangun dan menjaga kredibilitas baik sebagai seorang engineer, pelaksana atau penyedia jasa. Kredibilitas yang baik akan mendorong para kontraktor lokal untuk lebih percaya diri dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur, juga meningkatkan kepercayaan pengguna jasa.
“Kalau orang luar bisa, kita harus bisa, jangan minder. Kita juga tidak boleh hanya beretorika seperti itu. Sekarang yang kita lakukan adalah bekerja dengan kualitas sesuai standar yang dibutuhkan,” tegas Menteri Basuki.
Dalam acara itu, juga dilakukan penandatanganan Komitmen Rencana Aksi Keselamatan Konstruksi demi terciptanya zero accident dengan memastikan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi memenuhi 6 aspek yakni memenuhi ketentuan K3 konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, peralatan yang memenuhi standar kelaikan, material yang memenuhi standar mutu, teknologi yang memenuhi standar, dan melaksanakan pekerjaan sesuai standar operasi dan prosedur.
Penandatangan komitmen di lingkungan Kementerian PUPR dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan para Pimpinan Tingggi Madya Kementerian PUPR. Sementara penandatanagan komitmen dari BUJT dilakukan oleh para Direktur Utama BUJT dan dari Pemerintah dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto dan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hery Trisaputra Zuna.