JAKARTA (IndependensI.com) – Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Pangi Chaniago memperingatkan agar tim pemenangan Sudirman Said-Ida Fauziyah tidak menjadikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai sarana eksploitasi menjelang Pilkada Jawa Tengah. Elektabilitas yang rendah sebaiknya dijawab dengan strategi yang lebih jitu sehingga mampu mendongkrak elektabilitas pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah.
“Semua orang tentu setuju dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang rapi dan valid. Karena ini akan menjamin pilkada yang jujur dan adil. Tidak hanya Gerindra yang menghendaki itu, PDIP dan partai-partai politik pengusung Ganjar-Taj Yasin juga menghendakinya,” kata Pangki, Rabu (13/06/2018). Namun masyarakat tentu tidak ingin ada penggiringan opini, misalnya nanti Ganjar terpilih kembali itu disebabkan karena kecurangan. “Jangan sampai DPT menjadi kambing hitam kekalahan di masa sesudah pencoblosan,” ujarnya.
Ia menyatakan pengalaman seperti pada Pilpres 2014 tidak perlu dijadikan rujukan karena masyarakat sudah paham dengan cara-cara seperti ini. “Pada saat itu pasangan yang diusung Gerindra-PKS mengalami kekalahan. Setelah itu menganggap Pilpres 2014 penuh kecurangan. Cara-cara seperti ini bisa saja dipraktikkan pada Pilkada Jawa Tengah,” kata Pangki. Masyarakat tentu akan makin sinis jika cara-cara seperti ini akan dilakukan yang pada gilirannya akan menciptakan konflik.
Menurutnya dalam setiap pesta demokrasi setiap kontestan harus memiliki semangat siap menang dan siap kalah. “Berdemokrasi harus siap menang siap kalah sehingga akan makin matang dan meningkat dari segi kualitas,” ujarnya.
Sementara itu Juru bicara Lembaga Advokasi DPP Partai Gerindra Munatsir Mustaman mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah untuk merapikan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Karena hingga saat ini masih ditemukan data ganda maupun data invalid. “Jika laporan-laporan yang telah disampaikan secara prosedural tersebut tidak direspon, kami akan segera melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” kata Munatsir.
Ia menyebutkan DPT yang berpotensi bermasalah mencapai 3.040.376. “Yang kami temukan di lapangan mulai banyaknya data invalid yang bertebaran di sejumlah daerah, jumlah NIK yang dobel di tiap TPS, pemilih dengan KK di luar Jawa Tengah dan yang paling marak ialah munculnya pemilih dengan usia di bawah 17 tahun,” kata Munatsir.
Munatisir menuduh data invalid sebanyak itu berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk berbuat curang saat coblosan berlangsung. Terutama jika ada mobilisasi pemilih dari luar Jawa Tengah. (berbagai sumber)