SEOUL (IndependensI.com) — Kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ke Republik Korea selama tiga hari (16-18 September 2018) semakin mempererat kerjasama kedua negara khususnya di bidang infrastruktur. Kunjungan tersebut sekaligus merupakan tindaklanjut kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Korea pada tanggal 9-11 September 2018. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau Sungai Cheonggyecheon yang telah direvitalisasi dan kini menjadi ruang publik esensial bagi warga Kota Seoul.
“Sungai Cheonggyecheon ini sebuah inspirasi yang sangat bagus kalau sungai Ciliwung bisa bersih, dan itu bisa. Tahun 2003 sungainya juga sama (seperti Ciliwung) dan dengan waktu 2 tahun 3 bulan sangat bersih sekali seperti zaman dahulu kala. Sebuah tontonan yang bisa jadi tuntunan untuk bisa digarap di Jakarta,” kata Presiden Jokowi.
Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian PUPR dengan Korea Water Resources Corporation (K-Water) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi dengan Vice President of CBO of Overseas Business Divison Doo-Soo Park dan disaksikan oleh Menteri Basuki pada Selasa, (18/9/2018).
“Kerjasama Indonesia dan Korea sudah berlangsung lama dan terus meningkat terutama dalam pembangunan infrastruktur,” kata Menteri Basuki.
Sebelumnya pada pagi hari, Menteri Basuki melakukan pertemuan dengan Executive Director Korea Exim Bank Yang Hwan-joon. Dalam pertemuan tersebut dibahas rencana-rencana kerjasama selanjutnya di bidang pembangunan infrastruktur. Kerja sama yang sedang berjalan adalah pembangunan Bendungan Karian dengan biaya sebesar Rp 1,07 triliun yang pendanaannya sebagian pinjaman Pemerintah Korea.
Pembangunan Bendungan Karian juga diikuti pembangunan saluran pembawa air baku melalui proyek Karian Serpong Conveyance System dengan biaya sekitar Rp 2,83 triliun yang sebagian berasal dari pinjaman Pemerintah Korea. Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan saluran utama 47,9 Km, sub saluran sepanjang 19,15 Km dan pembangunan Ciuyah Tunnel sepanjang 1.320 meter.
Melalui conveyance, air baku dibawa hingga ke lima tempat pengolahan air atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong dengan nilai investasi sekitar Rp 6,56 triliun melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (BUJT).
Pada sore hari, Menteri Basuki menghadiri pembukaan acara World Smart City Week (WSCW) yang diselenggarakan di KINTEX, Ilsan. Acara ini merupakan pertemuan tahunan jejaring kota cerdas di tingkat global yang dihadiri para ahli dan pembuat kebijakan dari berbagai dunia untuk berbagi pengalaman, kebijakan publik dan tren teknologi di bidang pengembangan kota cerdas.
Acara dibuka oleh Vice Minister of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Son Byeong-Sux dan dihadiri oleh Minister of Science, ICT and Future Planning, Choi Yang-hee, dan Menteri Perumahan Kuwait Dr. Jinan Mohsin Ramadan Boushehri.
Pada saat menyampaikan pidato kunci dalam forum tersebut, Menteri Basuki mengatakan bahwa Indonesia seperti negara lain di Asia mengalami pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Bahkan tingkat urbanisasi Indonesia tertinggi di Asia dengan populasi penduduk perkotaan sebanyak 130 juta jiwa.
Namun kecepatan urbanisasi membawa konsekuensi yakni ketersediaan infrastruktur yang tidak selalu bisa mengimbangi kecepatan permintaan layanan infrastruktur. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia berkomitmen mewujudkan kota yang layak huni dan berkelanjutan sejalan dengan upaya Indonesia mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA) yang disepakati di Quito, Ekuador tahun 2018.
“Melalui forum ini diharapkan ada inovasi yang dapat meningkatkan kapasitas kita mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Kerja bersama dibutuhkan untuk mewujudkan kota-kota cerdas dan merubah tantangan urbanisasi menjadi peluang sangat mungkin dilakukan,” pungkas Menteri Basuki.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen Sumber Daya Air Hari Suprayogi, Kepala Pusat Bendungan Ni Made Sumiarsih, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja