MATARAM (IndependensI.com) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, penyaluran bantuan untuk pembangunan rumah yang rusak pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) akan disampaikan lewat kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk di tingkat kecamatan. Pembentukan Pokmas untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran, yaitu korban bencana yang rumahnya rusak berat.
“Prosesnya dari BNPB ke BPBD Kabupaten, kemudian disampaikan ke rekening warga, yang membentuk pokmas. Warga menyerahkan kuasa kepada pokmas untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. Dengan adanya Pokmas, warga jadi saling mengecek penyalurannya dipastikan untuk rumah yang rusak berat dan memastikan uang bantuan dipakai untuk membangun kembali rumah warga” kata Menteri Basuki saat meninjau lokasi pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara,Kota Mataram, Provinsi NTB, Rabu (17/10/2018).
Menteri Basuki menyatakan saat ini sudah terbentuk 430 pokmas korban bencana gempa di NTB yang masing-masingnya beranggotakan 10 hingga 20 orang. Untuk mempercepat penyaluran bantuan, Pemerintah telah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari sebelumnya 17 formulir menjadi 1 formulir saja.
Pembentukan Pokmas merupakan bagian pelibatan masyarakat secara gotong royong atau yang dikenal dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman berbasis Komunitas). Masyarakat akan dibantu tim pendamping dalam membangun kembali rumahnya dengan teknologi rumah tahan gempa yang beranggotakan sembilan orang terdiri dari Tim Balitbang, TNI/Polri, fasilitator, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik.
Menteri Basuki menyatakan, rumah tahan gempa yang dibangun tidak harus menggunakan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), namun bisa teknologi lainnya. “Masing-masing warga kebutuhannya berbeda, ada yang ingin bangun RISHA, Rumah Instan Kayu (RIKA), serta Rumah Kayu dan Konvensional (RIKO). Risha itu salah satu metode yang sudah teruji tahan gempanya, tetapi kalau masyarakat mau bikin RIKA atau rumah konvensional silahkan, akan didampingi tim yang sudah dilatih,” ujar Menteri Basuki.
Menteri Basuki mengatakan, tantangan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga korban gempa NTB adalah verifikasi jumlah rumah rusak berat yang berhak menerima bantuan. “Dari segi administrasi terkadang ada yang nama atau alamatnya duplikasi. Proses verifikasi ini dilapangan juga dibantuk pengecekan oleh pokmas,” ujarnya.
Dukungan percepatan pembangunan Risha juga dilakukan BUMN Karya diantaranya PT. Waskita Karya yang telah membuka Batching Plant atau area untuk memproduksi panel beton dalam skala besar di Kecamatan Praya dan PT. Wijaya Karya di Kecamatan Labu Api.
“Kita gerakkan BUMN untuk percepatan. Target produksi panel Risha untuk 8 unit rumah per harinya. Satu rumah itu sekitar 138 panel, sehingga satu hari bisa produksi sekitar 800 panel. Itu baru PT. Waskita, belum di PT. Wika. UMKM juga kita gerakan dengan harga jual yang sama dengan BUMN,” ujar Menteri Basuki.
Ketua Pokmas Bersatu di Kelurahan Bertais Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, Lalu Mandraguna mengatakan ketersediaan material dalam rekonstruksi dan rehabilitasi sudah tercukupi. “Target kita kalo panelnya lancar 1 bulan ini kita sudah harus tuntas semuanya sebanyak 11 Risha di lokasi ini,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki adalah Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Ketua Harian Satuan Tugas Pelaksana Penanggulangan Bencana PUPR A. Gani Ghazaly, Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin, Direktur Bina Penataan Bangunan Iwan Supriyanto,
Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Didit Achdiat, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja, Kepala BWS Nusa Tenggara I Asdin Julaidy, dan Kepala BPJN IX Mataram Budiamin.