DENPASAR (IndependensI.com) – Rencana pembangunan Bandara Buleleng sejatinya harus tetap didukung selama investasinya nanti menyertakan kepentingan masyarakat artinya tidak boleh lagi ada pembangunan dan penanaman investasi namun menjadi hilang hak-hak daripada masyarakat Bali.
“Kedepan, perlu diperhatikan bahwa harus diberlakukan aturan partisipasi masyarakat dalam struktur kepemilikan modal setiap rencana penanaman modal,” kata Nyoman Damantra, Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat berbicara di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana di Denpasar, Bali, Kamis (7/9/2017).
Selama ini, lanjut Damantra, Para petani atau pemilik lahan masih dianggap sebagai bagian dari objek pembangunan, semestinya harus dipandang sebagai subjek pembangunan, namun juga memperhatikan sisi keuntungan dan benefit investasi yang ditanam oleh pemilik investasi.
“Jadi perlu didorong untuk dibuat payung hukum untuk melakukan suatu perubahan terkait penanaman modal investasi, Pengelolaan Desa Adat, Pasar Tradisional, Kinerja LPD dan aturan tentang bagaimana penyertaan modal masyarakat dalam setiap investasi, karena akan menjadi suatu aturan tata kelola pembangunan baru untuk Bali yang mengedepankan kearifan lokal” tutur. (hd)