JAKARTA (Independensi.com) – Perjalanan sosial dan politik di Provinsi Kalimantan Barat dikaitkan dampak Perang Dingin, 1939 – 1991, berupa penumpasan Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak/Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku), 1966 – 1974, penuh dengan dinamika, deraian air mata yang sulit dirangkai dengan kata-kata.
Dampak pengumuman dan sepihak dari Kodam XII/Tanjungpura di Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Pontianak, sejakk 21 September 1967, mengatasnamakan Johanes Chrisostomus Oevaang Oeray, tokoh Suku Dayak, Gubernur Kalimantan Barat, 1960 – 1966, muncullah kerusuhan tidak terkendali.
Pemberitaan dan pengumuman sepihak dari Kodan XII/Tanjungpura, menyebabkan kerusuhan tidak terkendali. Ribuan etnis Suku Dayak dimobilisasi militer, menggelar aksi pengusiran dan berbagai tindak kekerasan lainnya terhadap etnis Tionghoa, agar terusir dari kawasan pedalaman dan perbatasan, September – Desember 1967.
Dampak aksi pengusiran, muncul pengungsian besar-besar puluhan ribu etnis Tionghoa yang terkonsentrasi di Pontianak dan Singkawang. Itu pulalah yang menyebabkan, di Pontianak dan Singkawang, penduduk etnis Tionghoa relatif lebih banyak.
Pengusiran, dampak dari kemenenangan Amerika Serikat bersama sekutunya, yaitu Belanda, Inggris, Selandia Baru, Australia, penganut ideologi liberaris, dalam pertarungan ideologi global di Indonesia.
Puncak kemenangan ideologi liberalis di Indonesia, ditandai keberhasilan Central Inteligen Agency Amerika Serikat (CIA AS) meledakkan Gerakan 30 September (G30S) 1965 di Jakarta.
Insiden G30S 1965 dijadikan sebuah persepsi politik yang kemudian dipaksakan menjadi dokumen sejarah, dimana dituding sebagai bukti pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
G30S 1965, membuat Pidato Nawaksara Presiden Soekarno ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), sehingga Praklamator Republik Indonesia, itu, diberhentikan terhitung 22 Juni 1966, dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jenderal TNI Soeharto, ditunjuk menjadi Presiden Indonesia, terhitung 1 Juli 1966 – 21 Mei 1998.
CIA AS merasa berkepentingan mengkudeta Presiden Soekarno melalui tangan Pangkostrad Letjen TNI Soeharto, karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan politik negeri negara itu.
Presiden Soekarno tidak disukai AS, karena melahirkan Indonesia berurat-berakar ideologi sosialis, tapi sudah disesuaikan dengan alam dan budaya Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ketegaran Presiden Soekarno, menyulitkan AS menjarah sumberdaya alam di Indonesia, seperti di Papua.
PGRS/Paraku melemah
Kembali kepada kerusuhan di Kalimantan Barat, September – Desember 1967, dalam rangkaian operasi penumapasan PGRS/Paraku. Dampak aksi demonstrasi, membuat peta kekuatan PGRS/Paraku yang sedianya sebagai pasukan para militer Presiden Soekarno selama konfrontasi dengan kepentingan Inggris di Sabah dan Sarawak, sudah semakin melemah.
Penumpasan PGRS/Paraku, karena tidak mau menyerahkan diri kepada pemerintahan baru di Indonesia, dinyatakan berakhir setelah salah satu pentolannya S.A. Sofjan, ditembak mati Komando Pasukan Sandiyuda Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Kopasanda TNI-AD) pimpinan Lettu Inf Johanes Sudiono di Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, 12 Januari 1974.
Pasca penumpasan PGRS/Paraku, muncul keinginan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kodam XII/Tanjungpura, untuk segera membangun Provinsi Kalimantan Barat, dari segala keterpurukan, dampak dari operasi militer, 1966 – 1974. Pembangunan sumberdaya manusia di Kalimantan Barat, pun dirancang sedemikian rupa.
Dalam kaitan itu, muncul pejabat teknis yang bisa masuk ke lingkungan etnis Tionghoa dan etnis Suku Dayak, yaitu Kolonel Infantri Soebijanto, Wakil Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tanjungpura.
Kol Inf Soebijanto, inilah, yang kemudian bersama Lim Bak Meng, mantan tokoh Partai Persatuan Dayak (PPD), paling banyak melakukan interaksi sosial di lingkungan etnis Tionghoa dan Dayak.
Di kalangan etnis Tionghoa, misalnya, Soebijanto, bersama Lim Bak Meng, turut membidani pendirian Yayasan Bhakti Suci, sebagai salah satu wadah berhimpun etnis Tionghoa yang cukup eksis di Provinsi Kalimantan Barat, sampai sekarang.
Kolonel Infantri Soebijanto, ini pula yang cukup banyak merekomendasikan kalangan etnis Tionghoa dan Dayak, untuk berkiprah di pemerintahan. Termasuk di antaranya, merekomendasi sejumlah anak-anak muda etnis Tionghoa dan Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI, baik di matra darat, laut maupun udara.
Dalam perspektif itulah, Marsekal Pertama TNI Surya Margono, Direktur D BAIS TNI, sekarang bisa meniti karir di lingkungan TNI Angkatan Udara. Sebuah prestasi yang cukup diperhitungkan, tapi tidak muncul secara tiba-tiba, karena awalnya dimulai dengan niat baik dan kemauan politik Pemerintah Republik Indonesia, agar masyarakat dari Provinsi Kalimantan Barat, memang diperisiapkan untuk bisa berkarir pada level nasional dan internasional.
Surya Margono atau Chen Ke Cheng (Tjhin Kho Syin), terlahir dari orang tua keturunan Tinghoa Tjhin Bitjung (ayah) dan Bong Chiukhiun (ibu) di Mempawah, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, 5 Desember 1962.
Surya Margono menjadi Direktur D BAIS, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/TNI/tahun 2017 tanggal 22 Maret 2017 dan diteruskan dengan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/522/III/2017, tanggal 23 Maret 2017. Sebelumnya Surya Margoho, menjabat Atase Pertahanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, China, sejak 10 September 2009.
Memangku jabatan di BAIS TNI, bukan orang sembarangan. BAIS TNI adalah organisasi yang khusus menangani intelijen kemeliteran dan berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
BAIS bertugas untuk menyuplai analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan biasa disebut jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang- kepada Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan. Markas BAIS terletak di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.
Letnan Jenderal Kuntara
Dalam catatan TNI, Marsma TNI Surya Margono, bukanlah orang etnis Tionghoa yang pertama menapaki karir puncak. Nyatanya, ada sejumlah warga keturunan Tionghoa yang dengan cara dan tekadnya sendiri sengaja mendarmabaktikan diri menjadi tentara. Bahkan beberapa di antaranya mencapai jenjang kepangkatan hingga jenderal.
Di antaranya Brigadir Jenderal TNI Teguh Santosa (Tan Tiong Hiem)
Alumnus Akademi Militer Nasional 1963, Korps Peralatan. Jabatan terakhir adalah Wakil Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Darat (1993-1995).
Mayor Jenderal TNI Iskandar Kamil (Liem Key Ho). Alumnus Akmil 1964, kini menjadi hakim agung. Iskandar pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.
Pada Agustus 2006, Iskandar menghukum mati enam dari delapan terdakwa kasus penyelundupan heroin seberat 8,2 kilogram dari Bali ke Australia, yang dikenal dengan sebutan Bali Nine. Juga menghukum mati Hengky Gunawan pemilik pabrik narkotik di Surabaya.
Brigadir Jenderal TNI Teddy Yusuf (Him Tek Ji). Lulusan Akmil 1965 ini pernah menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri 507 Kodam V Brawijaya, Komandan Detasemen Tempur RTP 16 di Timtim, Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat, Asisten Perencanaan Kodam IV Diponegoro, Komandan Korem 131 Santiago, Manado. Terakhir, anggota Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat (1995-1999). Kini dia aktif di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia.
Ada Marsekal Pertama TNI Ir Billy Tunas, MSc. Lulusan Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara ke-30 dan Naval Post Graduate School 1978. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Pertahanan (1992-1993).
Brigadir Jenderal TNI Paulus Prananto. Alumnus Akmil 1970 ini pernah melanjutkan studi di US Naval Post Graduate School dan lulus pada 1990. Jabatan terakhirnya adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Departemen Pertahanan (1999-2002).
Laksamana Pertama TNI FX Indarto Iskandar (Siong Ing). Alumnus Akademi Angkatan Laut 1971, seangkatan dengan mantan Menteri Perhubungan Laksamana Madya Freddy Numberi. Pernah bersekolah di US Naval Post Graduate School, Monterey, California, 1996. Pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan.
Mayjen TNI dr Daniel Tjen, SpS. Kini menjabat Kepala Pusat Kesehatan TNI. Menjadi anggota TNI melalui Sekolah Perwira Militer Wajib ABRI, 1984. Daniel pernah bertugas di Timor Timur selama enam tahun. Lalu masuk ke Kostrad, dan bertugas di lingkungan Kodam III Siliwangi.
Letnan Jenderal TNI Kuntara. Alumnus Akademi Militer 1963 ini seangkatan dengan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Wismoyo Arismunandar, mantan Gubernur Jawa Timur Basofi Sudirman, dan mantan Pangdam Udayana Letjen Sintong Panjaitan. Kuntara turut dalam Operasi Woyla untuk membebaskan para sandera dalam pesawat Garuda Indonesia yang dibajak di Bangkok, Thailand, 1981.
Selain menjadi Komandan Jenderal Kopassus (1988-1992), Kuntara pernah menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (1992-1994).
Setelah pensiun dari ketentaraan, Kuntara dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk China. Sebagai lulusan SMA berbahasa China di Bandung, Kuntara sangat fasih berbahasa Mandarin. (Aju)