JAKARTA (IndependensI.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan rancangan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga 2030. Terdapat 9 proyek yang diajukan Pemprov DKI Jakarta ke pemerintah pusat dengan anggaran mencapai Rp 571 triliun.
“Anggaran yang diajukan itu salah satunya pembangunan jaringan MRT sebesar Rp 214 Triliun,” ujar Kepala Bapennas Bambang Brodjonegoro saat memberikan arahan Musrenbang di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).
Berikut target dan kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030;
- Pengembangan jaringan rel MRT menjadi 223 km, senilai Rp 214 triliun
- Pengembangan jaringan rel LRT menjadi 116 km, senilai Rp 60 triliun
- Pengembangan panjang rute TransJakarta menjadi 2.149 km, senilai Rp 10 triliun
- Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 km, senilai Rp 27 triliun
- Penyediaan pemukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) senilai Rp 90 triliun
- Peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI senilai Rp 27 triliun
- Peningkatan cakupan air limbah hingga 81% penduduk DKI senilai Rp 69 triliun
- Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit, senilai Rp 4 triliun
- Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air, senilai Rp 70 triliun.
Sementara itu, usai acara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan pihaknya akan fokus ke infrastruktur dasar. Infrastruktur ini meliputi kebutuhan rumah tangga seperti air bersih, limbah, gas, hingga listrik.
“Infrastruktur dasar itu mulai dari infrastruktur rumah tangga. Jadi jangan hanya infrastruktur dasar itu yang di luar rumah. Infrastruktur dasar itu air bersih, kemudian sistem pengelolaan air limbah, kemudian pipa gas, listrik untuk setiap rumah itu salah satu infrastruktur dasar yang fokus untuk kita bangun,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Bappenas karena telah mendukung rancangan kerja pembangunan infrastruktur DKI Jakarta.
“Kita apresiasi sekali angka yang kemarin kita diskusikan sekarang sedang dikembangkan, dihitung. Harapannya nanti dalam waktu dekat kita punya kepastian untuk bisa melakukan eksekusinya,” katanya.
Anies juga menyebut tidak menutup kemungkinan jika 9 proyek ini akan melibatkan semua pihak termasuk swasta. Menurutnya sejak awal perancangan dana dia mengaku tidak hanya akan menggunakan APBN dan APBD saja.
“Pada saat ini semua opsi dibuka. Jadi beliau (Bambang Brodjonegoro) menjelaskan supaya tidak memberikan beban, memang dari awal kita tidak berencana itu untuk APBD atau APBN saja, tapi justru kita melihat ini adalah rencana pembangunannya, lalu opsi pendanaannya kita sedang bicarakan, nanti sesudah fix setiap aspek, nanti kita akan beritahukan,” imbuhnya. (Dny)