JAKARTA (Independensi)- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP-GMNI) menanggapi kebijakan Pemerintah Pusat yang menambahkan 3 Daerah Otonomi Baru
Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sama sekali tidak pernah mengklaim bahwa tidak akan ada DOB, tapi tahapannya harus jelas, karena melalui pembicaraan lebih konkret terlebih dahulu antara Pemerintah dan DPR, berdasarkan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat