JAKARTA (Independensi.com) – Komisi I DPR mendukung penuntasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Pemerintah dan DPR menjadi Undang-Undang
JAKARTA (Independensi)- Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mendesak Pemerintah dan DPR mengkaji ulang sejumlah pasal dalam draf Rancangan
JAKARTA (Independensi)- Setara Institute menyayangkan masih adanya pasal soal kohabitasi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Kohabitasi adalah tinggal
JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengimbau kepada para mahasiswa yang tengah berdemo terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU)
JAKARTA (Independensi.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan telah meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menunda pengesahan beberapa Rancangan
JAKARTA (Independensi.com) – Pimpinan DPR RI Bambang Soesatyo mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana