JAKARTA (IndependensI.com) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memasukan pasal berupa sanksi terhadap penghinaan presiden di dalam draf RUU KUHP.
Tag: Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)
⁸Memperjuangkan Keadilan dan Kebenaran