JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti melantik enam orang pimpinan tinggi pratama atau setingkat pejabat eselon II dilingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Acara yang berlangsung pada Kamis (6/7/2017) di Auditorium Tuna Gedung Mina Bahari 4 ini sekaligus memberhentikan dengan hormat Dr. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si dari jabatan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan.
Pada acara ini dilantik dua orang pejabat eselon II Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu Ir. Yuliadi, M.M. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ir. Frits Penehas Lesnusa, M.Si sebagai Direktur Pelabuhan Perikanan.
Kemudian, Menteri Susi melantik empat orang pejabat eselon II Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yaitu Dr. Bambang Suprakto, A.Pi, M.T. sebagai Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Prof.Dr. Hari Eko Irianto sebagai Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Dr. Ir. Tukul Rameyo Adi, M.T. sebagai Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta Ir. Bambang Susanto, M.Si. sebagai Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan.
Dalam sambutannya, Menteri Susi memaparkan bahwa permintaan makanan laut (seafood) terus meningkat karena kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan sehat turut meningkat. Ini dinilai berdampak pada ketersediaan sumber daya alam itu sendiri. Permasalahan yang terjadi adalah sebanyak lebih dari 30 persen seafood dunia merupakan hasil penangkapan ilegal (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUUF).
“Saya ingatkan, pengamanan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing tidak pernah boleh berhenti dan tidak pernah boleh dianggap sambil lalu” tegas Menteri Susi. Ia berharap pejabat eselon II yang dilantik pada hari ini mampu mengemban tugas-tugasnya dalam menekan penangkapan ilegal, meningkatkan konsumsi ikan nasional, dan meningkatkan produktivitas budidaya.
Menteri Susi menekankan agar para pejabat terlantik mampu menjalankan tugasnya secara transparan, “Siapa mengelola apa dan berapa.” Transparansi perizinan khususnya sertifikasi perizinan yang baik dan benar seperti tidak memberikan izin pada kapal-kapal nelayan milik asing perlu menjadi perhatian. Ia berharap jabatan yang diemban oleh keenam pejabat eselon II ini mampu menciptakan laut yang dapat menguntungkan semua pihak.
Menteri Susi menambahkan penting bagi pejabat negara untuk merefleksikan dirinya. “ “Apakah saya sudah melanggar sumpah? Apakah dari sumpah saya yang belum saya lakukan” pesan Menteri Susi mengingatkan pejabat baru tersebut. (kbn)