JAKARTA (Independensi.com) – Pemerintah Jepang menyatakan dukungannya terhadap penyediaan infrastruktur untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono usai pertemuan dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Shinichi Kitaoka, Rabu (26/7/2017).
Kedatangan Presiden JICA merupakan tindaklanjut pertemuan bilateral Kementerian PUPR dan JICA, serta Japan Global Exchange Forum for Housing, Building and Urban Development pertengahan Juli 2017 di Tokyo, Jepang.
“Setidaknya ada empat proyek infrastruktur yang akan dikerjakan. Keempat proyek itu adalah Mass Rapid Transport (MRT), jalan akses Pelabuhan Patimban, proyek kereta cepat di jalur utara Pulau Jawa, dan Tol Trans Sumatera.
Selain itu, JICA juga diminta oleh Presiden Jokowi untuk ikut menggarap beberapa proyek irigasi yakni Irigasi Rentang dan Irigasi Komering. Dengan demikian pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa semakin meningkat di luar Pulau Jawa,” ujar Basuki.
Menteri Basuki menambahkan bahwa JICA berminat pada proyek jalan akses Pelabuhan Patimban mengingat pelabuhan ini merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai Perpres 47/2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban Di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pelabuhan ini telah beroperasi sebagian pada Maret 2016, dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2017.
Untuk itu diperlukan dukungan jalan akses Pelabuhan Patimban sepanjang 8,1 km (4 lajur 2 arah) yang terhubung dengan jalan nasional Pantura dan kedepan, direncanakan akan dapat tersambung juga dengan jalan Tol Cipali (Cikampek-Palimanan).
Untuk jalan Tol Trans Sumatera, Menteri Basuki menjelaskan bahwa ruas tol Padang – Pekanbaru sepanjang 240 km cukup layak untuk ditawarkan ke JICA. Dari Pekanbaru menuju Dumai kemudian tersambung ke ASEAN Highway di Malaysia.
Tol ini sebagai outlet langsung ke Malaysia setelah keluar dari Dumai. Pembangunan tol tersebut diperkirakan menelan biaya Rp 35 Triliun yang diantaranya adalah untuk pembangunan terowongan. Diharapkan pembangunan tol bisa segera berjalan pada 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan selama lima tahun.
“Kami belum membahas sistem pembiayaan. Yang pasti JICA ingin jaminan dari Pemerintah RI. Nanti kita akan detilkan bersama,” tambahnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Murwanto, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Widiarto, Kepala BPJT Herry TZ, Direktur Hutama Karya I Gusti Ngurah Utama dan Direktur Operasi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Hasanudin.
Sementara itu, Presiden JICA Dr Shinichi Kitaoka didampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Director General JICA untuk Asia Pasifik Yasushi Tanaka, Kepala perwakilan Kantor JICA di Indonesia Naoki Ando, Wakil Sekretaris Utama Kantor Presiden JICA Tokyo Ego Azukizawa dan Perwakilan Senior untuk Kantor Perwakilan JICA Indonesia Shingo Tatematsu. (Filemon Wasito)