Editorial: Papua “Merdeka” dari Ketimpangan Ekonomi

Independensi.com – Menjelang Hari Proklamasi RI ke- 72 pegunungan Propinvi Papua tanggal 11 Agustus 2017 lalu menikmati turunnya harga semen dari Rp. 2.000.000,–/Zak lebih (50 Kg) menjadi Rp. 500.000,–/zak. Penurunan harga semen tersebut terwujud setelah ada kebijakan Presiden Joko Widodo dengan penggunaan tol udara serta menggerakkan kerja sama berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Berita menggembirakan itu dikemukakan Bupati Puncak Jaya Henoch Ibo saat launching harga semen Rp. 500.000,–/zak di kota Mulia, Puncak Jaya Papua. Walaupun harga itu juga masih jauh di atas harga bila dibandingkan di Makassar yang berkisar antara Rp. 41.000,– sampai Rp. 55.500,–/zak dari berbagai merek dan ukuran beratnya yang sekitar 50 Kg/zak.

Turunnya harga semen sampai 75% itu sebagai hasil kerjasama lima BUMN yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Pelni (Persero) PT Pelindo IV (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan PT Pos Indonesia (Persero).
Produksi PT Semen Tonasa itu dikirim dari Makassar ke Timika sebanyak 312 ton dan dari akan Timika diangkut dengan pesawat Hercules TNI-AU ke Wamena dengan kapasitas 12 ton sekali penerbangan dalam seminggu.

Kebijakan Pemerintah Jokowi-JK ini sangat menyentuh hidup dan kehidupan warga yang bermukim di pegunungan Papua, sebab selama ini seolah harga bahan bangunan termasuk bahan pokok di sana terabaikan.

Dengan kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia yang pertama kali terjadi setelah Presiden Joko Widodo sedikit banyak membuka mata hati kita bahwa pegunungan Papua dulu Irian Jaya sudah sejak lama terlupakan, dan perhatian pemerintah seolah tertuju hanya kepada para pengacau keamanan, tanpa mempertimbangkan sebab musababnya.

Di masa lalu, pemerintah memperhatikan Papua kalau ada berita terlambat bahwa ada bencana kelaparan atau terkena penyakit menular, kebiasaan itu diubah Presiden Jokowi.
Sentuhan hati Pemerintah terhadap kehidupan masyarakat Papua akan menyadarkan semua bahwa Pemerintahan Jokowi-JK telah menyelenggarakan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila termasuk di Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan tidak melalui pendekatan keamanan seperti selama ini,sehingga menciptakan kehidupan yang damai.

Menjelang tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK telah menunjukkan dengan buah-buah kasih kepada masyarakat Papua dan hendaknya semua pihak tidak menutup mata hati atas upaya mensejajarkan pembangunan di segala bidang itu untuk seluruh rakyat Indonesia, yang tidak pernah terpikirkan selama.

Dengan adanya trans Papua akan mendorong Pemerintah Daerahnya untuk kreatif menggerakkan masyarakat agar produktif sebab barang dari luar akan mudah masuk dan konsumsi akan semakin meningkat yang tentunya harus diimbangi oleh pendapatan masyarakat.

Kalau selama ini Pemerintah Daerah mengalami biaya tinggi akibat transportasi dan harga BBM, sekarang dana-dana khusus yang selama ini menutupi biaya tinggi tersebut sudah bisa dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama proyek percontohan untuk peningkatan kreatifitas masyarakat, kesehatan dan pendidikan.

Dengan lancarnya transportasi akan menuntut penyesuaikan pola hidup kalau tidak berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan akan semakin tertinggal. Untuk itu Pemda dan masyarakat di pegunungan Papua harus benar-benar melakukan revolusi mental sebagaimana diperintahan Presiden Jokowi.

Masyarakat Papua dan Papua Barat pasti berharap, terutama yang bermukim di Pegunungan, bahwa Presiden Joko Widodo, selain harga BBM yang sama dengan daerah lain, harga semen juga kalau bisa di samakan, dan selain trans Papua, bidang-bidang kehidupan lalin juga hendaknya dipacu sehingga ketimpangan masa lalu dapat dipersempit semasa masa bhakti Jokowi-JK dan mudah-mudahan dua periode.

Mata dunia dan elit politik kita di Indonesia kini tertuju menyaksikan pembangunan rakyat Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke dalam mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudara kita yang masih berada di hutan-hutan sudah waktunya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia untuk bersama-sama membangun Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI. (Bch)