Oleh Dr. Socratez Sofyan Yoman
Tuntutan rakyat dan bangsa West Papua sangat jelas, terang-benderang, tegak lurus, tegas dan tidak bengkok, tidak miring dan tidak lagi rahasia umum. Bangsa West Papua mau dialog jujur dan damai secara menyeluruh yang dimediasi pihak ketiga yang netral.
Kami menolak dengan tegas langkah-langkah yang ditempuh Presiden RI Joko Widodo yang telah mereduksi atau menghilangkan tuntutan rakyat dan bangsa West Papua untuk penyelesaian kasus pelanggaran berat sebagai kejahatan negara.
Seperti yang kami ketahui, Pak Jokowi telah menunjuk Pater Neles Tebay, (Koordinator Jaringan Damai Papua) Teten Masduki (Kepala Staf Kepresidenan), dan Jenderal (Purn) Wiranto (Menteri Kemenkopolhukam RI) untuk mengurus Dialog-Dialog Sektoral EKONOMI, POLITIK, KESEHATAN, PENDIDIKAN, LINGKUNGAN HIDUP, KEBUDAYAAN, KEPENDUDUKAN, KEAMANAN.
Bapak Presiden Ir. Joko Widodo, kalau bapak punya telinga, punya mata dan punya hati nurani jangan membuat kabur akar masalah West Papua. Akar persoalan West Papua sudah jelas. Sudah dibantu dan dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Kalau bapak belum tahu, kami sampaikan: 1. Pelanggaran berat HAM sebagai kejahatan Negara. 2. Status politik West Papua dalam Indonesia terus dipersoalkan sampai saat ini.
Bapak presiden, kami, bangsa West Papua tidak mengemis untuk masalah makan dan minum. Bapak perlu tahu, bangsa West Papua adalah bangsa yang berdaulat penuh dan ada kehidupan sebelum bangsa Indonesia mencaplok dan menduduki dan menjajah bangsa kami.
Kami mau sampaikan kepada bapak presiden, Dr. Neles Tebay bukan perwakilan rakyat dan bangsa West Papua. Itu perwakilan bapak Presiden Joko Widodo. Dia juru bicara pembangunan. Karena rakyat dan bangsa West Papua tidak menunjuk dia untuk mewakili kami.
Yang perlu Indonesia berdialog dan berunding adalah Tokoh seperti Benny Wenda dan teman-temannya yang ada dalam wadah ULMWP. Pemerintah Indonesia jangan lupa dan abaikan, persoalan West Papua merupakan masalah yang berdimensi Internasional. Penyelesaian juga dengan melibatkan pihak Internasional.
Pemerintah juga jangan lupa bahwa Pepera 1969 juga cacat hukum dan cacat moral yang terus digugat oleh rakyat dan bangsa West Papua.
Pemerintah Indonesia juga jangan lupa. Otonomi Khusus no 21 Tahun 2001 sebagai solusi final akar masalah West Papua juga sudah gagal total. Dalam otsus negara bunuh banyak orang West Papua.
Theys Hiyo Eluay dibunuh Kopassus. Sopirnya Aristoteles dihilangkan dan sampai hari ini belum ditemukan. Yustinus Murip dibunuh tentara Indonesia. Kelly Kwalik dibunuh TNI/Polri dan Densus 88. Mako Musa Tabuni dibunuh densus 88. Sebanyak 4 siswa ditembak oleh tentara Indonesia di Paniai pada 8 Desember 2014. Polisi Indonesia membunuh Yawan Wayeni dan tali perutnya dikeluarkan.
Bapak Presiden, rakyat dan bangsa West Papua bukan binatang, bukan hewan, bukan kambing, bukan sapi.
Dialog sektoral itu pendidikan, kesehatan, pendidikan untuk siapa? Manusianya dibantai seperti hewan begini?
Bapak presiden, Anda jangan berdansa-dansa dan menari-menari atas penderitaan, tetesan air mata dan cucuran air mata bangsa kami.
Kami manusia punya harga diri, punya martabat, punya hati, punya pikiran, punya nurani dan punya perasaan seperti Anda dan bangsamu suku Melayu.
Sudah cukup lama Indonesia menindas kami. Sudah cukup lama menipu kami. Sudah cukup merampok kami.
Sekarang kami sudah sekolah. Kami sudah tahu. Solusi bermartabat dan yang mendamaikan adalah dialog antara Indonesia dan ULMWP sebagai payung politik resmi bangsa West Papua dan dimediasi pihak ketiga di tempat yang netral.
Kami mau tegaskan bangsa Indonesia jangan menipu bangsa West Papua lagi. Kami tidak selamanya bodoh dan tunduk pada kebohongan dan kejahatan pemerintah Firaun moderen Indonesia.
Dengarlah bagi yang punya telinga. Bacalah dengan mata bagi yang tuli.
Waa…kinaonak
Ita Wakhu Purom, 5 Sep 2017