MEDAN (IndependensI.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah (BPIW) memacu percepatan pengembangan infrastruktur di Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Danau Toba. Dukungan infrastruktur tersebut dilakukan terhadap kawasan menuju dan di dalam kawasan, mulai dari konektivitas, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaaan, dan perumahan.
Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan menjelaskan, pemerintah telah menargetkan kunjungan turis mancanegara mencapai 20 juta orang di tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 KSPN. KSPN Danau Toba merupakan salah satu yang akan lebih dipercepat pengembangannya. Pasalnya, kawasan tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan angka kunjungan wisatwan, kesiapan masyarakat, dan juga dukungan dari pemerintah daerah setempat.
“Pengembangan KSPN Danau Toba juga merupakan bagian dari persiapan dalam menyambut pelaksanaan Annual Meeting IMF-WB yang akan diselenggarakan pada Oktober 2018. Oleh karena itu, infrastruktur yang mantap dan handal harus kita siapkan,” ungkap Rido.
Dalam pengembangan infrastruktur di KSPN Danau Toba, BPIW memiliki peran perencanaan guna menterpadukan seluruh pembangunan infrastruktur PUPR yang terintegrasi ke dalam dokumen Masterplan dan Development Plan (MPDP). Rido menjelaskan beberapa proyek tengah dikerjakan dan beberapa masih tahap perencanaan.
Salah satu yang dalam konstruksi adalah Jalan akses Bandara Sibisa yang dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatera Utara sepanjang 2,5 km pada tahun ini dan sepanjang 4,5 km akan dikerjakan pada 2018. Pada tahun ini juga dikerjakan Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Ajibata.
Selain itu, hasil Rakernas Kementerian PUPR 2017 telah menetapkan 10 pilot project Desa Wisata Nasional. Salah satunya adalah Desa Wisata Ambarita di Kabupaten Pulau Samosir, Kecamatan Simanindo. “Kementerian PUPR telah memberikan dukungan infrastruktur sanitasi berupa toilet umum yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya,” papar Rido.
Ada juga pembangunan Jembatan Tano Ponggol yang dilaksanakan Ditjen Bina Marga. Jembatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Samosir itu akan menggunakan desain baru sehingga dapat dilalui oleh kapal pesiar kecil.
Pada tahun 2017, lanjutnya, Kementerian PUPR juga melaksanakan normalisasi dan pelebaran terusan Tano Ponggol. Pelebaran terusan tersebut nantinya diharapkan dapat dilalui oleh kapal pesiar kecil, sehingga para wisatawan dapat mengelilingi pulau Samosir dengan menggunakan kapal pesiar. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik Danau Toba khususnya Pulau Samosir.
Ada juga pembangunan Jalan Lingkar Samosir sepanjang 145,9 kilometer, yang dibagi dalam dua paket yakni, ruas Pangururan–Simanindo – Ambarita – Tomok – Onan Runggu dengan total panjang 76,9 km serta ruas Tele–Pangururan – Nainggolan – Onan Runggu dengan total .
“Kita selalu berkoordinasi dengan instansi lainnya, termasuk pemerintah daerah. Pasalnya, dalam pengembangan KSPN banyak instansi yang terlibat, mulai dari Kemenko Maritim, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, dan tentunya kami dari Kementerian PUPR,” jelasnya.
Sinergi sejumlah kementerian diperlukan karena pengembangan kawasan pariwisata harus memperhatikan aspek atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.